Ambon, gardamaluku,com — Pemilik pangkalan minyak tanah yang menjadi korban pemangkasan jatah minyak tanah subsidi meminta aparat kepolisian Polresta Ambon dan Pulau Lease melakukan pemeriksaan terhadap Direktur CV Wahyu Pratama Syaiful.
“Kami minta dari polisi dan kejaksaan mengusut minyak subsidi karena ini bukan minyak pribadi tapi minyak subsidi,”kata seorang pemilik pangkalan Mitan yang namanya tidak diberitakan saat ditemui di pangkalan Mitan di Ambon, Senin, (9/9).
Ia menuturkan minyak tanah subsidi baik yang dipangkas maupun mengalami pemblokiran diduga dijual ke tempat lain. Ia juga menduga proyek-proyek jalan aspal yang dikerjakan di Kota Ambon dikhawatirkan memakai minyak subsidi karena pengaspalan memerlukan minyak tanah sebagai pelekat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau dia putus kemungkinan minyak-minyak diduga dijual ke tempat lain, makanya musim-musim proyek jalan itu pakai minyak tanah, biasa dicampur aspal pakai minyak tanah untuk pembakaran, karena kalau pakai solar biasanya pelekat kuran melekat,”tuturnya.
Ia mengklaim Syaiful juga sempat mendapat jatah minyak tanah subsidi sebanyak 120 drum per bulan. Ia lantas pertanyakan jatah Mitan subsidi tersebut diperoleh darimana?
“Karena satu hari itu biasa 3 drum, bisa 4 bisa 5 per hari, kalau satu hari 4 drum, kalau satu bulan 120 drum, kami yang pangkalan saja hanya paling tinggi 20 drum per bulan, dia dapat banyak begini darimana?,”imbuh dia.
“Dia ini juga pemain minyak, dulu mainnya sampai di Obi, dulu. Dulu minyak di Ureng, cuma sudah tutup, sekarang dia ada buka di wanat,”tambah dia menjelaskan.
Ia menjelaskan, Syaiful sebagai pemilik agen tidak bisa menjual minyak subsidi. Namun, kata dia, Syaiful telah membangun SPBU mini alias perthasop di Kawasan Wanat Batu-batu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
Ia menambahkan agen CV Wahyu Pratama menerima jatah minyak tanah subsidi dari Pertamina sebanyak 300 ton per bulan. Minyak-minyak tersebut diperuntukan untuk kemakmuran rakyat.
Terpisah, Direktur CV Wahyu Pratama Syaiful yang dikonfirmasi terkait pemangkasan minyak subsidi ke sejumlah pangkalan hingga terjadi pemblokiran namun yang bersangkutan tidak merespons.
