DPMD Maluku Tekankan Akurasi Data dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

GardaMaluku.com, Ambon: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku, Elvi Yana Tikupasang, menekankan pentingnya akurasi dan validitas data sebagai dasar penyusunan program pembangunan kawasan perdesaan.

Hal itu disampaikan Tikupasang saat memaparkan materi dalam Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPK) Provinsi Maluku Tahun 2026 di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis, 1 Oktober 2026.

Rapat tersebut dibuka Asisten I Sekretariat Daerah Maluku, Faradila Attamimi, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Hadir pula Sekretaris DPMD Maluku Risyer Latupeirissa, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sapia Selan.

Dalam paparannya, Tikupasang mengatakan pengisian matriks kerja sama pembangunan kawasan perdesaan tidak semata-mata merupakan pekerjaan administratif. Matriks tersebut, kata dia, menjadi instrumen untuk memetakan potensi desa, kebutuhan pembangunan, peluang kerja sama, serta arah kebijakan lintas sektor.

Menurut Tikupasang, data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat memastikan program dan anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi di masing-masing kawasan.

“Data yang baik membuat intervensi tepat, sedangkan kerja sama yang jelas akan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Tikupasang.

Ia menjelaskan, matriks pembangunan kawasan perdesaan mencakup tiga fokus utama, yakni pembangunan kawasan perdesaan, kerja sama antardesa, dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pembangunan kawasan perdesaan diarahkan pada keterpaduan pembangunan antarwilayah desa melalui perencanaan kawasan, penguatan hubungan ekonomi, dan program lintas sektor.

Adapun kerja sama antardesa ditujukan untuk membangun kesepakatan antara dua desa atau lebih dalam menyelesaikan persoalan bersama maupun mengembangkan potensi secara kolektif.

Sementara kerja sama dengan pihak ketiga diarahkan untuk memperluas kemitraan desa dengan pelaku usaha, koperasi, distributor, maupun lembaga lainnya guna meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Tikupasang juga mengingatkan agar setiap usulan program didukung data dan dokumen yang dapat diverifikasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia meminta pemerintah desa dan pemangku kepentingan membedakan secara jelas antara program yang telah berjalan dengan program yang masih berupa usulan atau potensi kerja sama.

“Jangan menganggap usulan sebagai kegiatan berjalan. Status kegiatan harus ditulis sesuai kondisi sebenarnya agar memudahkan proses verifikasi dan tindak lanjut,” katanya.

Dalam pemaparan itu, Tikupasang turut menjelaskan kerangka pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Menurut dia, pendekatan pembangunan kawasan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lima unsur yang menjadi perhatian meliputi penyusunan rencana tata ruang kawasan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi antardesa, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan kelembagaan dan kemitraan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Untuk memberikan gambaran penerapan matriks, Tikupasang menggunakan simulasi pengembangan kawasan perikanan tangkap dan pengolahan ikan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam simulasi tersebut, setiap usulan kawasan harus ditopang data mengenai produksi ikan, jumlah nelayan aktif, sarana pendukung, biaya operasional, akses pasar, hingga status legal kawasan.

Data tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk intervensi pemerintah sekaligus memastikan program yang direncanakan sesuai dengan kondisi lapangan.

Tikupasang mencontohkan rencana pengadaan mesin pembuat es bagi desa nelayan. Menurut dia, bantuan tersebut tidak cukup hanya berdasarkan usulan kebutuhan, tetapi harus disertai data mengenai kebutuhan harian, kesiapan pengelola, biaya operasional, serta kepastian pasar.

“Bantuan sarana harus mengikuti kebutuhan, kelayakan, kesiapan pengelola, dan keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, DPMD Maluku mendorong penguatan koordinasi antara OPD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan pembangunan kawasan perdesaan.

Tikupasang berharap proses penyusunan matriks tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjadi dasar bagi lahirnya program yang dapat dilaksanakan dan memberikan dampak terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa.

“Pembangunan kawasan perdesaan harus dibangun di atas data yang akurat, potensi yang nyata, serta tindak lanjut yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Tikupasang.***