Namanya Dikaitkan dengan Proyek Revitalisasi SD Muhammadiyah, Rahmat Basiha: Tuduhan Itu Tidak Benar

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 11:04 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

GardaMaluku.com,Piru: Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Basiha, SH, membantah tuduhan keterlibatan dirinya dalam dugaan pemaksaan terhadap Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Asaude terkait pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah.

Bantahan tersebut disampaikan melalui hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan berjudul “Kepsek SD Muhammadiyah Mengaku Dipaksa Kerjakan Proyek Revitalisasi, APH Didesak Periksa Anggota DPRD PKS SBB.”

Rahmat menegaskan, informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan intervensi maupun pemaksaan dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak benar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menyayangkan pemberitaan yang telah mencantumkan nama dan fotonya serta menghubungkannya dengan dugaan tindakan tertentu tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.

“Pemberitaan yang mengaitkan nama saya dengan dugaan pemaksaan tersebut tidak benar. Saya membantah secara tegas tuduhan yang diarahkan kepada saya,” kata Rahmat dalam pernyataan hak jawabnya.

Rahmat menjelaskan, sebagai anggota DPRD SBB, dirinya memahami batas fungsi dan kewenangan lembaga legislatif yang meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Seluruh fungsi tersebut, menurut dia, harus dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai, setiap tuduhan yang menyeret nama seseorang, terlebih berkaitan dengan dugaan penyimpangan proyek pemerintah, harus didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Rahmat meminta persoalan revitalisasi SD Muhammadiyah Asaude ditempatkan dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas. Jika terdapat indikasi penyimpangan, ia mempersilakan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Apabila terdapat dugaan penyimpangan, silakan disampaikan kepada aparat penegak hukum agar diperiksa secara objektif berdasarkan bukti. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi opini yang merugikan pihak tertentu,” tegasnya.

Rahmat juga mengingatkan media agar mengedepankan prinsip verifikasi, akurasi, dan keberimbangan dalam menyajikan informasi, terutama ketika pemberitaan menyangkut nama serta reputasi seseorang.

Ia berharap hak jawab yang disampaikan dapat dipublikasikan secara utuh dan proporsional sebagai bagian dari upaya memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Menurutnya, kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab profesional untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses verifikasi.

“Saya tidak anti kritik maupun pengawasan publik. Namun, saya menolak pemberitaan yang tidak didasarkan pada fakta dan berpotensi merugikan nama baik serta kehormatan pribadi,” ujarnya.

Melalui klarifikasi tersebut, Rahmat berharap masyarakat SBB tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap persoalan revitalisasi sekolah tersebut sebelum seluruh informasi dan dugaan yang berkembang diuji berdasarkan fakta.

Ia menegaskan, setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan harus diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dan sesuai ketentuan hukum.***

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan
Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027
WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027
Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan
Melalui Bimtek, Pokir DPRD Ambon Diharapkan Sinkron untuk Pembangunan Kota
Warga Wara Adukan RT ke DPRD Kota Ambon, Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dinilai Pemerintahan Keluarga
Kebun Restorasi untuk Kesejahteraan Petani: Sinergi John K. Rangkoratat untuk Petani dan Ketahanan Pangan Nasional
Terkait Kredit Fiktif Rp4,29 Miliar, Hatapayo Minta Kejati Maluku Dalami Peran Kepala BRI Batu Merah ‎

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:04 WIT

Namanya Dikaitkan dengan Proyek Revitalisasi SD Muhammadiyah, Rahmat Basiha: Tuduhan Itu Tidak Benar

Senin, 16 November 2026 - 18:13 WIT

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 November 2026 - 16:58 WIT

WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027

Senin, 16 November 2026 - 16:06 WIT

Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan

Sabtu, 14 November 2026 - 11:07 WIT

Melalui Bimtek, Pokir DPRD Ambon Diharapkan Sinkron untuk Pembangunan Kota

Berita Terbaru

AMBON

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 Nov 2026 - 18:13 WIT