Warga Wara Adukan RT ke DPRD Kota Ambon, Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dinilai Pemerintahan Keluarga

Ambon, GardaMaluku.com : Sejumlah Warga Wara RT 09/RW 19, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berbondong-bondong adukan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon.

Dalam pengaduan warga, lantaran tidak baik dan dinilai tidak sopan dalam pelayanan publik.

Tidak hanya itu, mereka juga mengadukan Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran dan diduga pemerintahan keluarga.

“tentang pelayanan publik kepada masyarakat sangat tidak baik saki, bahkan kami sampai di maki, padahal kami hanya menanyakan bansos,” terang Marti Rolobessy, mewakili warga Wara.

Marti menambahkan, penyaluran bansos di nilai gagal, karena ada warga yang mampu pun ikut menikmati bantuan yang sediakan pemerintah untuk masyarakat desil bawah.

“Bahkan ada warga yang sudah punya mobil pun mendapatkan bantuan. Sedangkan kami yang tidak mampu ini tidak mendapatkan bansos,” ujarnya.

Ia menduga, nama mereka ditukar oleh pihak tertentu atau surat penerima bansos ya tidak diberikan.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa waktu awal nama kami ada dan sekarang nama kami tidak tidak ada lagi?. Ketua RT menjawab suratnya tercecer, namun sangat tidak masuk akal, Karena pasti data kami kan di pedang pribadi di ketua RT,” pungkasnya.

Ditambahkannya, sehingga kedatangan mereka di Komisi I DPRD Kota Ambon ini untuk mengadukan pelayanan publik dan terkait bantuan sosial yang dinilai pemerintah keluarga tersebut.

“Ada beberapa warga yang dari tahun-tahun sebelumnya mendapatkan bantuan sosial, namun beberapa tahun ini sudah tidak ada nama lagi. Sedangkan kebanyakan yang mendapatkan bantuan keluarga ketua RT dan itupun warga yang mampu,” terangnya.

Ditambahkannya, yang menerima bantuan sesuai data dari ketua RT Wara tersebut warga yang mempunyai mobil, rumah batu menggunakan keramik, bekerja di kantor dan lain sebagainya.

Dengan demikian, warga meminta RT yang bersangkutan untuk transparan dan aktif mengawal validasi data, bukan justru bersikap seolah-olah tidak tahu. 

Dan warga juga berharap ada tindak lanjut yang serius dari pihak berwenang dan komisi terkait di DPRD untuk menyelesaikan masalah carut-marut pendataan bansos yang dinilai bobroknya pelayanan publik di tingkat RT/desa.***