DPRD Maluku Akan On-Spot Lokalisasi CV Batu Seram Jaya, Koedoeboen : Menarik Sekali, Agar Tahu Kebenaran

Ambon, GardaMaluku.com : Polemik Altivitas galian C atau tambang batuan yang dilaksanakan oleh CV  Batu Seram Jaya menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dan dibawakan langsung di Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Rapat tersebut berlangsung di Ruangan rapat Komisi I DPRD Maluku, Rabu (11/11/2026).

Dalam RDP, turut hadir Ketua DPRD Maluku Tengah, Raja Negeri Laimu, perwakilan Pertanahan Provinsi Maluku, perwakilan Pertanahan Kabupaten Malteng, Perwakilan Kapolres Malteng, Para Lowyer, Direktur Utama CV Batu Seram Jaya dan jajaran komisi I DPRD Maluku ketua serta anggota.

Djamaludin Koedoeboen, Selaku Kuasa hukum Warga Laimu mengatakan, hasil larat tersebut memberikan usulan untuk turun lapangan (on-spot) untuk melihat lokasi aktivitas CV Batu Seram Jaya.

“Ada rekomendasi yang kemudian saya kira menarik adalah kita on-spot, sehingga bisa melihat secara jelas, terang-benderang, bahwa area atau lokasi tambang di mana CV Batu Seram Jaya beroperasi saat ini, apakah masuk dalam wilayah kurang lebih 600 hektare yang diletakkan hak pengadilan negeri Kampung atau tidak,” jelasnya.

Ia menambahkan, jikalau memang lokasinya masuk dengan yang di sebutkan tadi, makanya hal seperti ini tidak boleh di abaikan, terkhususnya pemerintah kepada masyarakat.

“Harus semua pihak duduk meluruskan dan menyelesaikan ini secara istimewa kepada pihak masyarakat yang selama ini berjuang kurang lebih 30 tahun, yang hingga saat ini tanah itu masih ada, dan kemudian tidak diambil oleh pihak siapapun karena berkaitan dengan perjuangan panjang yang kini hasilnya adalah bahwa dalam amar putusan,” pungkasnya.

Karena itulah, ketika ada pihak lain yang masuk ke situ, mestinya kurang elok kalau pihak negeri langsung mengambil langkah tanpa melibatkan pihak-pihak yang kemarin.

“Itu hak masyarakat, tanah masyarakat, bukan tanah ulayat. Sama di beberapa daerah juga investor atau perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan lahan tanah di wilayah tersebut. Mereka harus pastikan ini kepemilikannya tanah dati, negeri, atau orang per orang, atau masyarakat. Kalau masyarakat, maka wajib kontrak itu dilakukan dengan masyarakat,” pungkasnya kembali.

Koedoeboen menambahkan, sedangkan kalau kontraknya dibuat dengan Kepala desa atau raja buat itu hanya sekadar bukti.

“ini kan seolah-olah masyarakat yang berjuang kurang lebih 30 tahun itu ditiadakan haknya, lalu diambil alih oleh raja atau kepala desa negeri. Itu yang menurut saya itu keliru, dan masih harus kita luruskan,” katanya.

Ia menambahkan, semua pihak yang tadi mengikuti RDP semuanya sudah sepakat untuk nantinya melakukan on-sport, sehingga dari situlah bisa terlihat jelas benarannya seperti apa dan dapat mengambilkan solusi terbaik dalam kaitan dan pemanfaatan.

“Saya kira yang paling penting adalah semua pihak duduk dengan otak yang dingin, kepala dingin, hati yang terbuka. Karena semua adalah keluarga sehingga bisa ini terselesaikan tanpa mesti harus beribut-ribut ada pertikaian,” tutupnya.***