DPRD Ambon Minta Gubernur Maluku Selesaikan Permasalahan Galian C

Ambon, GardaMaluku.cok : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, dalam hal ini Komisi III melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait perijinan dan legalitas tambang pasir dan batu atau galian C kota Ambon.

Rapat tersebut di hadiri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Bagian Hukum Kota Ambon, Perpajakan, pelaku usaha, serta jajaran DPRD kota Ambon yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (06/10/2026).

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far mengatakan pengadaan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat komisi sebelumnya.

Harry menambahkan, Berdasarkan kewenangan Undang-Undang level koordinasi dan deskripsi, kebijakan ini harusnya lewat pak Gubernur.

Pihaknya meminta agar Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dapat menaruh atensi, untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan tambang batuan dan pasir atau galian C.

“Masalah ini bisa terselesaikan, jadi memang benar bahwa kami sangat berharap untuk Bapak Gubernur bisa menaruh atensi guna menyelesaikan seluruh permasalahan terkait dengan yang namanya tambang batuan. Karena regulasi dan kewenangan diberikan ijin oleh Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Harry juga minta agar Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku untuk berkoordinasi dengan Gubernur Maluku terkait hal tersebut agar dapat terselesaikan.

Sehingga pihaknya berharap, menurut keputusan menteri SDM bahwa kewenangannya hanya ada pada Pemerintah Provinsi, yaitu melalui Gubernur. Sehingga perlunya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Jadi untuk bisa memberikan satu kepastian legalitas bagi seluruh pelaku usaha, Bapak Gubernur harus segera menyikapinya dalam rangka koordinasi,”jelasnya.

Harry mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan Komisi terdapat 85 persen kepala keluarga yang terkena dampak dari penutupan Legalitas Galian C.

“Supir anggota kurang lebih hampir 200-an orang, berdasarkan hasil kunjungan Komisi III beberapa waktu lalu terdapat 85 persen kepala keluarga, yang nantinya sangat berdampak apabila pengerjaan tambang batuan ini dihentikan,” pungkasnya.

Harry menilai, di tengah ekonomi yang melemah ini melalui penutupan tersebut, para pelaku usaha harus menghentikan aktivitasnya.

“Setelah itu mengenai dengan yang namanya efek domino yang nantinya ditimbulkan ketika seluruh tambang batuan ini ditutup, yang pasti bahwa kelangkaan material itu sudah di depan,” terangnya.

Menurutnya, Seluruh pengerjaan fisik yang dibiayai oleh Anggaran pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD/ APBN) dipastikan tidak jalan kalau material dinyatakan langkah. Harry menilai bahwa dampaknya juga akan dihadapi pekerja bangunan.

“Dampaknya sangat masif apalagi ini berada pada pengujung tahun. Boleh berbicara soal penutupan, tetapi juga dampaknya bagi para pekerja seperti supir truk, pekerja bangunan dan lainnya,” ungkapnya.

Harry berharap, menyikapi urgensi yang terjadi, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Gubernur Maluku bisa menyelesaikan permasalahan galian C tersebut.***