Ambon, GardaMaluku.com : Terhitung sudah hampir dua minggu, Kota Ambon mengalami insiden Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah titik lokasi.
Hal ini memicu kritik keras dari politikus lokal, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), Lucky Upulatu Nikijuluw yang mengatakan kehadiran pemerintah Provinsi dalam penanganan Karhutla di Kota Ambon.
Dikatakan Upulattu, Kota Ambon kini nyaris terendam asap Karhutla, sehingga mencemari kualitas udara. Dan diketahui Karhutla tidak hanya menghanguskan hutan, tetapi juga mengancam pemukiman warga.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/09/PINDAI-QRIS-scaled.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirinya menyentil anggaran alokasi bencana dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku , serta kehadiran Pemerintah Provinsi dalam kejadian yang menimpa Ibu Kota Provinsi ini.
Menurut Upulatu, anggaran negara seharusnya dirasakan manfaatnya di lapangan melalui aksi nyata pemadaman dan penyediaan sarana prasarana, bukan sekadar habis digunakan untuk kegiatan seremonial.
”Jangan hanya memakai anggaran itu untuk sosialisasi semata! Poin utamanya adalah kesiapan di lapangan. Seharusnya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menyiapkan armada dan peralatan pemadam kebakaran hutan yang memadai apabila bencana seperti ini terjadi,” jelasnya.
Ia menilai, pemerintah Kota Ambon masih memiliki keterbatasan sarana-prasarana, sehingga dibutuhkan armada dan personel taktik yang diturunkan oleh Provinsi.
Nikijuluw mengingatkan, bahwa penanganan kebakaran hutan memiliki landasan hukum yang mengikat seluruh tingkatan pemerintah. Merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Permen LHK No. P.32/2016:
Kewenangan Wilayah Hutan di Provinsi:
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan dan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memegang kendali penuh atas perlindungan, pengawasan, serta rehabilitasi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Ditambahkannya, Pemkot Ambon melalui BPBD dan Damkar menjadi garda terdepan penanganan awal. Seharusnya Pemprov Maluku wajib mengambil alih komando atau melakukan intervensi saat dampak kebakaran meluas dan sumber daya di tingkat kota tidak lagi memadai.
Disisi lain, lanjut Upulattu, Gubernur Maluku juga harus berwenang menetapkan Status Siaga Darurat serta mengerahkan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi.
Dampak kebakaran permukaan yang kian meluas membuat warga Ambon resah. Pihak DPRD Kota Ambon menegaskan agar Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon segera bersinergi secara konkrit tanpa mengedepankan ego sektoral.
”Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku memiliki tugas serta kewenangan yang jelas terhadap karhutla. Jangan sampai ketika bencana terjadi dinas terkait justru terkesan ‘menghilang’ dan membiarkan pemerintah kota bertarung sendiri di lapangan,” tutupnya.***
