Fraksi PDIP Dukung Aksi Save Hutan Yamdena, Jidon Kelmanutu, “Ini Gerakan Moral Anak Tanimbar”

Tanimbar, Garda-Maluku.com, – Anggota DPRD Kepulauan Tanimbar dari Fraksi PDIP Perjuangan, Jidon Kelmanutu, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi demonstrasi yang digelar Forum Save Hutan Yamdena. Menurutnya, aksi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dari berbagai desa ini merupakan gerakan moral yang sah dan mendesak untuk didengar.

“Atas nama Fraksi PDIP Perjuangan kami mendukung sekali sikap dari Saudara-saudara kita hari ini terhadap tata kelola hutan Yamdena oleh PT. KJB,” tegas Jidon saat menerima perwakilan pendemo dalam audiensi bersama di gedung DPRD Kepulauan Tanimbar, Senin (28/9/2026).

Suara Kenabian dari Dua Romo
Jidon secara khusus menyoroti kehadiran dua tokoh agama dalam aksi tersebut, yakni Romo Poli Sering dan Romo Thomas Ratuanak.

Baginya, kehadiran para romo ini menjadi penanda bahwa persoalan hutan Yamdena bukan sekadar isu lingkungan, melainkan sudah menyentuh dimensi moral dan spiritual.

“Saya senang karena ada dua Romo di sini. Inilah suara-suara kenabian yang hari ini terdengar dan disampaikan kepada kita,” ujarnya.

Ingatkan Pentingnya Sory dan Luri
Dalam pernyataannya, Jidon juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal Tanimbar, yaitu Sory dan Luri, sebagai bingkai dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut negeri dan rakyat.

“Kalau kita selama tidak ada dalam Sory dan Luri, saya pastikan bahwa ini semua akan terpecah tercerai berai. Saya pastikan itu,” tegasnya.

Ia menyayangkan dari 9 desa yang diundang, hanya sebagian yang hadir. Menurutnya, persatuan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam memperjuangkan nasib hutan Yamdena.

Siap Boyong Aspirasi ke Pusat
Jidon mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan kondisi terkini di Tanimbar kepada perwakilan Fraksi PDIP DPR RI dari Maluku, Mercy Barens.

Ia berharap seluruh pihak yang memiliki jalur ke pemerintah pusat dapat bersama-sama membawa aspirasi ini.

“Tadi sementara saya duduk di sini, saya sudah laporkan kondisi yang terjadi mulai dari Kantor Bupati sampai DPRD kepada perwakilan kami Fraksi DPR RI, Perwakilan Maluku yaitu Mercy Barens. Mudah-mudahan hal ini bisa kita sama-sama boyong untuk disampaikan,” ungkapnya.

Soroti 57 Izin HPH yang Dicabut
Jidon juga memaparkan data bahwa kurang lebih 57 pengelola HPH se-Indonesia telah dicabut izinnya hingga 2026, dengan luas lahan terganggu sekitar 112 juta hektar. Data ini, menurutnya, menjadi pijakan kuat untuk mendesak evaluasi terhadap pengelolaan hutan di Yamdena.

“Kalau hari ini kita sama-sama bersatu, saya sangat yakin, sebegini saja kenapa tidak bisa. Saya sangat yakin perusahaan salah, pasti angkat kaki, saya pastikan itu,” tandasnya.

Minta Data Pelanggaran
Meski yakin dengan perjuangan ini, Jidon meminta masyarakat turut membantu dengan menyuplai data lapangan.

Ia menyebut pihaknya sering turun ke lapangan dan memiliki data lengkap, namun laporan dari masyarakat tetap dibutuhkan untuk memperkuat temuan pelanggaran.

“Kalau ada pelanggaran tidak menanam kembali, terkait CSR, atau pengrusakan lingkungan dengan penebangan di bantaran sungai, mesti dilaporkan. Karena itu pelanggaran-pelanggaran berat,” jelasnya.

Gerakan Moral dan Krisis Iklim
Jidon menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh anak Tanimbar menjadikan persoalan ini sebagai gerakan moral bersama. Ia mengingatkan kondisi Tanimbar yang kini kerap dilanda panas terik dan kesulitan air.

“Hari ini panas terik di Tanimbar, air susah, lalu kita mau lari kemana? Karena itu kita gerakan moral anak-anak Tanimbar untuk minta pemerintah pusat. Katong su setengah mati di Tanimbar,” pungkasnya.

DPRD Kepulauan Tanimbar berkomitmen akan segera menggelar rapat lanjutan untuk memberikan jawaban resmi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan Forum Save Hutan Yamdena.