JAKARTA — Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela memasuki fase penentuan. Setelah seremoni groundbreaking pada Juni 2026, pemerintah kini dituntut menyelesaikan persoalan pembebasan lahan sebelum pembangunan fisik benar-benar bergerak di lapangan.
Luas lahan yang menjadi perhatian mencapai 662 hektare, dengan ratusan warga tercatat sebagai pihak terdampak. Pemerintah pusat dan daerah pun memasang target percepatan, termasuk menuntaskan pembayaran ganti untung paling lambat pada pekan kedua Oktober 2026.
Persoalan lahan tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama di Jakarta, Rabu (30/9/2026). Forum itu melibatkan Kementerian ESDM, Pemprov Maluku, Forkopimda, Tim Terpadu (Timdu), SKK Migas, INPEX, PT Pertamina, serta pemerintah kabupaten terdampak.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/09/PINDAI-QRIS-scaled.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mempercepat verifikasi dan appraisal terhadap sisa lahan. Ketepatan data menjadi perhatian karena pemerintah ingin mencegah tumpang tindih kepemilikan sekaligus memastikan pembayaran diterima pihak yang berhak.
Data sementara memperlihatkan besarnya dampak proyek. Tercatat 556 pemilik kebun, dengan 7.048.439 batang tanaman, 3 rumah tinggal permanen, dan 479 rumah kebun atau walang.
Satgas juga telah menyelesaikan pendataan awal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK). Data tersebut diserahkan kepada Timdu pada 28 September 2026 untuk diumumkan kepada publik.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa kepastian hak masyarakat menjadi bagian penting dari percepatan proyek. Pemerintah daerah menargetkan penerbitan SK Gubernur sebagai dasar penetapan besaran ganti untung tanah dan tanaman.
Kini, target pemerintah menjadi sorotan: apakah seluruh proses verifikasi dan pembayaran dapat benar-benar tuntas pada pekan kedua Oktober? Kepastian tersebut akan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik Blok Masela digenjot lebih jauh.
Pemerintah menilai percepatan proyek ini strategis bagi ketahanan energi nasional sekaligus diharapkan memberi dampak ekonomi bagi Maluku.
