GardaMaluku.com : AMBON,- Dialog pemuda bertajuk evaluasi gagalnya Maluku Integrated Port (MIP) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) digelar di Media Cafe Graha Ambon, Rabu, (04/03/2026), kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama pemuda SBB di Kota Ambon ini diprakarsai oleh DPD KNPI SBB sebagai bagian dari pra-kondisi menuju Silaturahmi Akbar di Saka Mese Nusa.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kasrul Selang, Sekda SBB K. Alvin Tuasuun, Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo, serta akademisi Universitas Pattimura, Dr. Paulus Koritelu.
Sekda SBB, K. Alvin Tuasuun menegaskan, Pemerintah Kabupaten SBB dan masyarakat pada prinsipnya menyambut baik rencana pembangunan Maluku Integrated Port sebagai proyek strategis nasional. Menurutnya, kehadiran MIP diyakini dapat memperlancar distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, berdasarkan hasil kajian teknis dan akademik, lokasi MIP yang sebelumnya direncanakan di wilayah SBB disebut lebih memungkinkan dipindahkan ke Pulau Ambon, seperti di kawasan Liang atau Waai.
“Kami menghormati hasil kajian, tetapi selama belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat, kami tetap berjuang agar proyek ini bisa direalisasikan di SBB,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika pada akhirnya MIP dibangun di Pulau Ambon, Pemda SBB akan tetap berupaya mengambil manfaat ekonomi dengan menyiapkan produk-produk lokal melalui koperasi dan penguatan sektor UMKM agar mampu bersaing dalam rantai distribusi.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah terkait hasil kajian pemindahan lokasi MIP. Ia menyebut DPRD belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses koordinasi, termasuk dalam komunikasi internasional terkait investasi.
“Kami meminta agar kajian akademik itu dipublikasikan secara terbuka, siapa yang menyusun dan apa dasar pertimbangannya, sehingga tidak menimbulkan persepsi liar di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan pelabuhan terpadu harus terintegrasi dengan sektor industri pengolahan agar komoditas dari Maluku dapat keluar dalam bentuk barang jadi, bukan bahan mentah, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Sementara itu, ditempat yang sama, akademisi Universitas Pattimura, Dr. Paulus Koritelu, menilai polemik MIP mencerminkan kelemahan perencanaan pembangunan berbasis karakteristik geografis kepulauan Maluku.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor mendasar yang perlu menjadi perhatian, antara lain luas daratan, jumlah penduduk, potensi ekonomi maritim, serta dampak sosial akibat ekspektasi publik yang tidak diimbangi kajian komprehensif.
Ia menawarkan empat langkah strategis, di antaranya penguatan kajian akademik berbasis lokal, diplomasi pembangunan ke pemerintah pusat, integrasi konektivitas antar-pulau, serta kolaborasi jangka panjang antara pemerintah daerah, provinsi, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Dialog ini menjadi ruang konsolidasi pemuda SBB di Ambon dalam merespons dinamika pembangunan di Maluku. Para peserta sepakat bahwa perjuangan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan harus tetap berbasis data, kajian ilmiah, serta komunikasi yang transparan.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal kebijakan strategis daerah, sekaligus memperkuat peran pemuda dalam mendorong arah pembangunan Maluku yang inklusif dan berkelanjutan. (Oliv)
