GardaMaluku, Piru; Desakan terhadap Polres Seram Bagian Barat (SBB) untuk membuka secara terang penanganan berbagai kasus hukum kian menguat.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI SBB menilai, mandeknya pengungkapan kasus pembakaran alat berat milik PT SIM hanyalah puncak dari persoalan yang lebih besar, lemahnya penegakan hukum di daerah bertajuk Saka Mese Nusa itu, Senin (06/04).
Ketua Karateker DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, menegaskan bahwa publik kini tidak hanya mempertanyakan satu kasus, melainkan akumulasi berbagai peristiwa yang hingga kini belum jelas ujung penanganannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Kita melihat ada pola pembiaran. Mulai dari pembakaran alat berat PT SIM, kemudian pembakaran lebih dari 60 kendaraan beberapa waktu lalu, hingga konflik dusun Ani–Pawae di Huamual—semuanya seperti dibiarkan mengambang tanpa kepastian hukum,” tegas Kaisuku.
Menurutnya, kondisi ini sangat berbahaya karena dapat memicu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ketika hukum tidak ditegakkan secara tegas dan transparan, maka ruang spekulasi dan ketegangan sosial akan semakin melebar.
“Kalau kasus demi kasus tidak diselesaikan secara terbuka, masyarakat akan bertanya: ada apa sebenarnya? Ini bukan hanya soal lambat, tapi soal kepercayaan publik yang sedang dipertaruhkan,” ujarnya.
Kaisuku menilai, peristiwa pembakaran dua unit excavator di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, seharusnya menjadi prioritas penanganan karena berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan dan iklim investasi di daerah.
Namun hingga kini, lanjutnya, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan, siapa pelaku, maupun motif di balik kejadian tersebut.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa kasus ini sengaja ditenggelamkan. Aparat harus berani membuka fakta ke publik,” katanya.
Lebih jauh, kata KNPI SBB secara tegas meminta tanggung jawab pimpinan di tingkat Polres yakni AKBP. Andi Zulkifli selaku Kapolres.
Kaisuku bahkan menyatakan, apabila Kapolres SBB tidak mampu menuntaskan berbagai kasus yang terjadi, maka langkah evaluasi harus segera diambil.
“Kalau memang tidak mampu, lebih baik secara legowo mundur. Ini penting untuk menjaga marwah institusi Polri,” tegasnya.
Tak hanya itu, KNPI juga mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen. Pol. Prof. Dr. H. Dadang Hartanto untuk turun tangan langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres SBB.
“Kapolda harus segera ambil sikap. Jika dalam waktu dekat tidak ada progres signifikan, maka evaluasi bahkan pergantian Kapolres adalah langkah yang wajar demi memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Kaisuku yang berasal dari Gerbong Pemuda Negarawan itu menegaskan akan terus mengawal seluruh proses ini hingga ada kejelasan hukum.
Mereka menilai, negara tidak boleh kalah dalam menghadapi tindakan kriminal yang berulang tanpa penyelesaian.
“Ini bukan soal pembakaran alat berat. Ini soal kepastian hukum, rasa aman masyarakat, dan wibawa negara. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di SBB,” pungkas Kaisku.***
