GardaMaluku.com : AMBON,- Aroma tak sedap menyelimuti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di 11 kabupaten/kota di Maluku. Agenda yang seharusnya menjadi panggung demokrasi internal partai, justru berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang berujung kebuntuan.
Di tingkat pusat, bayang-bayang kekuasaan Ketua Umum Bahlil Lahadalia disebut-sebut menjalar hingga ke daerah. Intervensi yang terlalu jauh dinilai telah mengaburkan esensi Musda sebagai forum penentuan kepemimpinan yang mandiri dan demokratis.
Sorotan tajam mengarah ke dua figur di tubuh Golkar Maluku, yakni Umar Ali Lessy dan Richard Rahakbauw. Keduanya disebut berada di balik dinamika yang mewarnai sejumlah Musda, termasuk di Kota Ambon.
Umar Ali Lessy kini menjabat Ketua DPD I Golkar Maluku sementara Richard Rahakbauw sebagai pemegang kendali Korbid Kerpartaian DPD I Golkar Maluku. Konon RR sapaan akran anggota DPRD Maluku lima periode berperan penting dalam pelaksanaan Musda pada 11 kabupaten/kota di Maluku.
Sejumlah Musda di daerah seperti Buru, Seram Bagian Timur, dan Maluku Tengah berakhir tanpa keputusan alias deadlock. Justru tampil dalam penyelesaian konflik ini Rohalim Boy Sangadji.
Alih-alih menjadi ajang konsolidasi, forum-forum tersebut justru terjebak dalam pusaran kepentingan yang tak kunjung menemukan titik temu. Sosok Umar Lessy dan RR dibalik konflik tersebut.
Ironisnya, yang paling menyita perhatian adalah Musda Golkar Kota Ambon. Berbeda dengan daerah lain, kebuntuan di Ambon justru bukan dipicu persoalan prinsip. Prosesnya dihentikan di tengah jalan, meski tidak ada konflik mendasar yang mengemuka. Keputusan itu memunculkan tanda tanya besar: ada apa di balik layar?
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pelaksanaan Musda pada 30 April 2026 belum mendapat restu dari DPP maupun DPD I Golkar Maluku. Namun di saat yang sama, dinamika internal sudah mengerucut pada sosok calon tunggal, Steven Izaac Risakotta, yang disebut-sebut siap memimpin DPD II Golkar Kota Ambon.
Situasi semakin rumit dengan munculnya nama Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta. Meski dikabarkan tidak memenuhi syarat dukungan, ia disebut ikut memainkan peran dalam dinamika tersebut. Dibalik Toisutta ada nama Umar Ali Lessy dan RR.
Tak hanya itu, deretan nama lain ikut terseret dalam pusaran isu, yakni Anos Yermias. Sekretaris DPD I Golkar Maluku itu disebut berada di balik pengaturan arah Musda, meski posisi Anos sebagai anggota DPRD Maluku membuat langkahnya dinilai terbatas.
Kini, Musda DPD II Golkar Kota Ambon memasuki babak baru yang penuh tanda tanya. Di tengah harapan kader akan lahirnya kepemimpinan yang solid, bayang-bayang dualisme dan tarik-menarik kepentingan justru semakin menguat. Golkar Maluku seakan berada di persimpangan: kembali ke khitah demokrasi, atau terus larut dalam konflik internal yang tak berujung. (Atick)
