GardaMaluku.com : AMBON,- Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Provinsi Maluku, Sadali Ie pada Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Senin (08/06/2026)
Pada kesempatan itu juga sekda menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku telah memenuhi kewajiban konstitusional dengan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI Perwakilan Maluku pada 31 Maret 2026 untuk dilakukan audit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kita bersama telah menyaksikan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025,” sambutan Gubernur.
Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi atas opini WTP yang kembali diberikan BPK RI terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Gubernur, capaian tersebut memiliki dua makna penting. Pertama, menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kedua, menjadi bukti komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Provinsi Maluku akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada BPK RI,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Maluku, Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Maluku yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah.
Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada DPRD Maluku yang terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta seluruh organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan penuh tanggung jawab.
Pemprov berharap capaian opini WTP yang berhasil dipertahankan selama satu dekade dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Maluku. (Tsy)
