Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!

GARDAMALUKU.COM, AMBON– Dugaan praktik permintaan fee sebesar 10 persen dari anggaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Revit) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, tercium dan mulai menjadi perhatian sejumlah kalangan aktivis dan pemerhati.

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya pada sekolah-sekolah penerima bantuan revitalisasi.

Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, terdapat dugaan pola permintaan pengelolaan dana revitalisasi kepada beberapa satuan pendidikan di wilayah SBB.

Bahkan, seorang aktivis yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan permintaan jatah sebesar 10 persen dari dana revitalisasi yang telah direalisasikan.

Salah satu persoalan yang teredus terjadi di salah satu Sekolah Dasar di Waisala. Sekolah tersebut disebut-sebut menolak secara tegas permintaan 10 persen dari anggaran revitalisasi yang diterimanya.

Penolakan itu kemudian diduga memunculkan persoalan tersendiri. Sumber menyebut adanya tekanan dan intervensi melalui kebijakan pemerintah daerah terhadap pihak sekolah yang tidak mengikuti permintaan tersebut.

“Persoalan ini bukan sekedar soal permintaan uang. Ada dugaan upaya untuk mengendalikan bagaimana anggaran revitalisasi itu dikelola. Ketika ada sekolah yang menolak, kemudian muncul persoalan lain,” ungkap sumber tersebut.

Dalam penelusuran yang sama, muncul pula nama Ikhsan yang oleh sumber disebut sebagai kerabat Bupati SBB, Ir. Asri Arman. Sumber mengklaim Ikhsan telah lama berdomisili dan membangun jaringan di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebelum kemudian lebih banyak beraktivitas di SBB.

Keberadaannya di SBB disebut-sebut berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dengan kepala daerah.

Metode permainannya menggunakan kaki tangan sebagai peluncur atau sistem rantai terputus.

Sumber juga menduga terdapat sejumlah orang yang bergerak dalam lingkaran dekat kekuasaan Bupati Asri Arman untuk memperoleh ruang dalam pengelolaan anggaran revitalisasi sekolah.

Aktivis tersebut mengungkapkan, persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan dugaan permintaan persentase anggaran.

Ia juga menyinggung adanya dugaan perubahan atau tukar guling lokasi maupun objek sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima atau sasaran program.

“Yang kami temukan, ada sejumlah persoalan. Bahkan sampai pada dugaan tukar guling tempat atau objek yang sebelumnya sudah ditetapkan. Ini harus ditelusuri, siapa yang mengambil keputusan dan apa dasar perubahan tersebut,” ujarnya.

Menurut sumber, pola dugaan permintaan fee tersebut memiliki kemiripan dengan informasi yang sebelumnya berkembang dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Kemiripan pola itu perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan apakah terdapat jaringan, pola permintaan, maupun pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari program pemerintah pusat tersebut.

Program revitalisasi sekolah sejatinya merupakan intervensi pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Anggaran yang dikucurkan diperuntukkan bagi kepentingan peserta didik, peningkatan kualitas ruang belajar, serta pembangunan fasilitas pendidikan yang layak.

Karena itu, apabila benar terdapat permintaan fee maupun intervensi terhadap sekolah penerima bantuan, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai urusan internal sekolah semata.

Penggunaan anggaran negara harus berjalan sesuai ketentuan dan tidak boleh dibebani kepentingan pihak-pihak di luar mekanisme resmi.

Aktivis tersebut meminta Kejaksaan Tinggi Maluku maupun Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut.

Aparat penegak hukum didesak menelusuri seluruh sekolah penerima revitalisasi, memeriksa kepala sekolah, bendahara, pihak pelaksana kegiatan, serta pihak-pihak yang diduga menawarkan atau meminta persentase dari anggaran bantuan.

Penyelidikan juga diminta tidak berhenti pada pihak yang berada di lapangan. Jika ditemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain, termasuk orang-orang yang mengatasnamakan kedekatan dengan kepala daerah, maka seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan dugaan peristiwa tersebut perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

DESAKAN BUKA DATA SELURUH PENERIMA REVITALISASI

Selain meminta penyelidikan, aktivis tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Dinas Pendidikan, serta instansi vertikal terkait untuk membuka data lengkap seluruh penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Data tersebut harus mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, MTs, SMA hingga MA, termasuk sekolah negeri maupun swasta.

Informasi yang perlu dibuka meliputi nama satuan pendidikan, lokasi, NPSN, tahun anggaran, nilai bantuan, jenis pekerjaan, mekanisme pelaksanaan, pihak penanggung jawab, serta progres realisasi pekerjaan.

Transparansi tersebut penting agar publik dapat mengetahui sekolah mana saja yang menerima bantuan, berapa besar anggaran yang dikelola, serta apakah terdapat perubahan penerima, lokasi, atau objek pekerjaan selama pelaksanaan program.

“Jangan hanya bicara bahwa program revitalisasi sudah berjalan. Publik berhak mengetahui siapa saja penerimanya, berapa anggarannya, bagaimana pelaksanaannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Kalau semuanya terbuka, dugaan permainan seperti ini bisa diuji secara objektif,” tegas sumber tersebut.

Kejaksaan juga diminta mencocokkan daftar penerima bantuan dengan dokumen penetapan dari kementerian, dokumen pencairan, rekening penyaluran, laporan pertanggungjawaban, serta kondisi fisik pembangunan di lapangan.

Dengan demikian, dugaan permintaan fee, intervensi, maupun perubahan objek program dapat diperiksa berdasarkan bukti, bukan sekadar informasi yang berkembang.

Pemerintah daerah dan pihak-pihak yang disebut dalam informasi ini perlu memberikan klarifikasi terbuka.

Namun satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama: anggaran pendidikan merupakan hak publik yang harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan, bukan menjadi ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok.***