KPU Maluku Gelar Forum Konsultasi Publik 2026, Perkuat Standar Pelayanan yang Transparan dan Inklusif

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 22:34 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

AMBON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat standar pelayanan publik yang transparan, inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Maluku, Ambon, Jumat (20/11/2026).

Forum yang mengusung tema “Penguatan Standar Pelayanan Publik KPU Provinsi Maluku yang Transparan, Inklusif, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat” itu dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad.

Dalam sambutannya, M. Shaddek Fuad menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Provinsi Maluku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang dialog dan komunikasi antara KPU dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk membangun pertukaran gagasan, masukan, dan saran konstruktif terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan forum ini juga memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, saran, serta rekomendasi terhadap standar pelayanan yang selama ini diterapkan KPU Provinsi Maluku.

Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan agar semakin terbuka, mudah diakses, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi Maluku menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Ruslan H. S. Tawari, M.Si., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Pattimura, serta Dr. Hasan Slamat, S.H., M.H., Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku.

Forum ini turut diikuti perwakilan media, partai politik tingkat provinsi, serta kelompok disabilitas. Partisipasi peserta dilaksanakan secara langsung (luring) maupun daring melalui aplikasi Zoom.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam membangun standar pelayanan publik yang tidak hanya memenuhi ketentuan kelembagaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

KPU Provinsi Maluku berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang dihimpun melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan standar pelayanan publik ke depan.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (Red)

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!
DPMD Maluku Tekankan Akurasi Data dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan
Maluku Jadi Pilot Project Perumahan Subsidi & Lonjakan Bedah Rumah 2026
Gubernur Maluku Temui Menteri KKP, Dorong Penguatan Ekonomi Maritim dan Budidaya Rumput Laut 10.000 Hektar
Wattimena : Pelantikan Sekot Tunggu Pertek BKN
Implementasi Smart City Capai 3,6 ℅, Ambon “go” Bertransformasi Digital
Wali Kota Soroti Akurasi Data Kemiskinan dan Digitalisasi Bansos Dinsos
Dorong Kebijakan Afirmatif, Lekransy Usulkan Dana Khusus untuk Daerah Kepulauan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:34 WIT

KPU Maluku Gelar Forum Konsultasi Publik 2026, Perkuat Standar Pelayanan yang Transparan dan Inklusif

Sabtu, 14 November 2026 - 12:52 WIT

Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!

Kamis, 1 Oktober 2026 - 16:13 WIT

DPMD Maluku Tekankan Akurasi Data dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sabtu, 19 September 2026 - 12:32 WIT

Maluku Jadi Pilot Project Perumahan Subsidi & Lonjakan Bedah Rumah 2026

Sabtu, 19 September 2026 - 12:26 WIT

Gubernur Maluku Temui Menteri KKP, Dorong Penguatan Ekonomi Maritim dan Budidaya Rumput Laut 10.000 Hektar

Berita Terbaru