Green Mining Dialog 2025, KNPI Maluku Agendakan Dialog Isu Lingkungan dan Pertambangan

Ambon, GardaMaluku.com— Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku menjadwalkan gelaran Green Mining Dialog 2025, sebuah forum diskusi yang mengangkat tema pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Agenda ini direncanakan berlangsung di Elizabeth Hotel, Senin, 15 Desember 2025, mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai.

Muhammad Pahrul Kaisuku, Kabid Pengolaan Opini dan Media Sosial DPD KNPI Maluku menyatakan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa direncanakan membuka kegiatan dengan penyampaian opening speech.

“Masih dalam tahap koordinasi oleh pengurus DPD, bung Arman dan kawan-kawan. Kita menyadari penuh, Pak Gubernur punya agenda yang padat. Kita harapnya Pak Gubernur bisa hadir ditengah-tengah kita saat acara berlangsung 15 Desember mendatang,” ungkap Fahrul saat ditanyai kepastian kehadiran orang nomor satu di Maluku itu.

Fahrul menambahkan, Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean Lessy, akan memberikan sambutan pembuka, selamat datang sekaligus mengawali jalannya dialog.

Sejumlah pembicara lintas sektor turut diagendakan hadir. Mereka antara lain Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo, mantan Anggota Ombudsman RI Dr. La Ode Ida, Kadis ESDM Provinsi Maluku Dr. Abdul Haris, pengacara pertambangan Helena Ismail, Kepala Pusat Studi Lingkungan dan SDA IAIN Ambon Dr. Bram Tulalessy, serta Anggota DPRD Maluku Sulaiman Letsoin.

Mengusung tagline Akselerasi Pembangunan Daerah, dialog ini menitikberatkan pada sinergi pemuda dalam optimalisasi wilayah pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, inklusif, dan berbasis kesadaran budaya.

“Kegiatan tersebut juga didorong melalui kampanye digital, termasuk ajakan dukungan lewat platform Twibbonize yang mulai ramai dibagikan di media sosial,” akui Fahrul.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh rangkaian acara masih bersifat terjadwal sesuai agenda DPD KNPI.

“Kami tentu berharap ini dapat menjadi ruang konstruktif untuk memperkuat peran pemuda dalam tata kelola pertambangan yang lebih berkelanjutan di Maluku,” pungkas Fahrul.***