HIPMI SBB Prioritaskan UMKM: Siap Dorong Sertifikasi Halal dan Keterlibatan di Maluku Integrated Port

- Redaksi

Sabtu, 10 Mei 2025 - 14:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Piru, GardaMaluku.com— Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang baru dilantik, Nurnaningsih Batjo, menyatakan komitmen kuat untuk menjadikan pemberdayaan UMKM sebagai agenda prioritas organisasi.

Fokus ini mencakup pendampingan usaha mikro di daerah, termasuk percepatan sertifikasi halal dan akses terhadap proyek-proyek strategis nasional seperti Maluku Integrated Port.

“UMKM adalah fondasi ekonomi lokal. Mereka bukan pelengkap, tapi aktor utama yang harus diperkuat dari sisi legalitas, kapasitas, dan peluang usaha,” ujar Nurnaningsih saat konferensi pers usai pelantikan di Hotel Amboina, Piru, Jumat (9/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu isu mendesak yang menjadi sorotan HIPMI SBB adalah minimnya pelaku UMKM di daerah yang telah memiliki sertifikasi halal.

Baca Juga :  Kepala KemenkumHam Maluku Lakukan Kunjungan ke Wahai Seram Utara 

Ia menilai hal tersebut menjadi hambatan dalam peningkatan daya saing produk, baik di pasar lokal maupun nasional.

“Kami akan membahas ini secara khusus dalam Rakercab. UMKM yang belum memiliki label halal kami dorong untuk segera mendaftar. HIPMI siap jadi jembatan mereka ke lembaga sertifikasi, sekaligus membantu proses pendampingannya,” tegasnya.

Tak hanya itu, HIPMI juga menargetkan keterlibatan pelaku UMKM dalam ekosistem bisnis yang akan tumbuh seiring pengembangan Maluku Integrated Port.

Proyek pelabuhan terintegrasi ini diyakini akan menjadi pengungkit ekonomi kawasan dan membuka berbagai peluang usaha bagi pelaku lokal — dari penyediaan logistik, kuliner, hingga jasa pendukung.

“Kami tidak ingin UMKM hanya jadi penonton. Mereka harus masuk dalam rantai pasok pelabuhan, dilatih, difasilitasi, dan diberi akses. Itulah fungsi HIPMI sebagai mitra pembangunan,” ujar Nurnaningsih.

Baca Juga :  Dukungan ke Steven 80 Persen, Ketua Tim Subhan Pattimahu: Kader Muda Siap Pimpin Golkar Kota Ambon

Selain Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama dan Ketua DPRD beserta jajaran, pelantikan pengurus HIPMI juga dihadiri Ketua BPD HIPMI Maluku, Azis Tunny, yang menyampaikan optimisme terhadap geliat kewirausahaan di SBB, khususnya dari generasi muda yang mulai terorganisir dalam wadah HIPMI.

Dengan kepemimpinan baru yang progresif, HIPMI SBB di bawah komando Nurnaningsih Batjo bersiap menjadikan UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah — tak hanya lewat pelatihan dan pendampingan, tapi juga dengan memperluas akses usaha mereka ke proyek-proyek strategis nasional.***

Berita Terkait

KNPI SBB Sentil DPRD, Jangan Sibuk Berpolemik Saat Daerah Belum Punya Regulasi CSR
KNPI SBB Peringatkan DPRD Malteng, Klaim Tanjung Sial Harus Berdasar Hukum dan Sejarah
TNI Jadi Garda Terdepan Pengawal Proyek Blok Masela, Anggota DPRD Maluku: Terima Kasih Pangdam!
Sudah Muak, Pedagang Mardika: Pemerintah Usir Saja Pedagang Liar
Ahli Fornensik : Korban Ariyanto Tawakal Meninggal Karena Lakalantas
Kepala Desa Luhu Tidak Bisa Diberhentikan Karena Tekanan Kepentingan Kelompok, Alvin: Harus Sesuai Aturan Hukum
Watubun Apresiasi Rapat Perdana PHBG Sinode GPM, Lohy Tekankan Penguatan Basis Pelayanan Gerejawi
Depidar SOKSI Maluku Salurkan Qurban ke Ponpes di Liang, Sangadji Gaungkan Pesan Solidaritas Depinas

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 20:08 WIT

KNPI SBB Sentil DPRD, Jangan Sibuk Berpolemik Saat Daerah Belum Punya Regulasi CSR

Selasa, 14 Juli 2026 - 15:48 WIT

TNI Jadi Garda Terdepan Pengawal Proyek Blok Masela, Anggota DPRD Maluku: Terima Kasih Pangdam!

Senin, 6 Juli 2026 - 19:30 WIT

Sudah Muak, Pedagang Mardika: Pemerintah Usir Saja Pedagang Liar

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:13 WIT

Ahli Fornensik : Korban Ariyanto Tawakal Meninggal Karena Lakalantas

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:41 WIT

Kepala Desa Luhu Tidak Bisa Diberhentikan Karena Tekanan Kepentingan Kelompok, Alvin: Harus Sesuai Aturan Hukum

Berita Terbaru