Ambon, GardaMaluku.Com— Isu strategis soal peran pemuda dan transparansi dana hibah menjadi fokus pertemuan antara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Suleman Letsoin anggota Badan Anggaran (Banggar) , di Ruang Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Maluku.
Pertemuan tersebut menyoroti kurangnya keterlibatan organisasi kepemudaan dalam pemanfaatan dana hibah daerah yang tercatat sebesar Rp48,6 miliar dalam Peraturan Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2024.
Wakil Ketua Bidang KNPI Maluku, Sadam Bugis, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antarorganisasi kepemudaan serta membangun KNPI sebagai pusat gerakan pemuda yang solid dan berpengaruh.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/10/file_00000000a3a882078dc1ef147cdeb33c.png")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KNPI harus menjadi bagian dari sistem pengambilan kebijakan, bukan hanya pelengkap,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kritik tajam disampaikan Arman Kalean Lessy yang mempersoalkan distribusi dana hibah yang dinilai tidak menyentuh pemuda secara langsung.
Ia mendesak audit terbuka serta pembentukan dewan pengawas CSR dan hibah agar anggaran benar-benar berdampak.
“Transparansi bukan pilihan, tapi keharusan. Anggaran publik harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk pemuda,” tegasnya.
SementaranSuleman Letsoin menyambut baik aspirasi yang disampaikan.
Ia berjanji mengangkat isu ini ke dalam pembahasan resmi DPRD.
“Pemuda butuh ruang dan dukungan nyata, bukan sekadar janji. Isu ini akan jadi prioritas saya di parlemen,” ujar politisi asal Kota Tual itu.***
