Ambon, GardaMaluku.com– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku bersama Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi (KPK) menggelar aksi demonstrasi pada Senin (07/07), mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Way Apo di Kabupaten Buru.
Meski diguyur hujan deras sejak pagi hari, semangat para aktivis dari gabungan ormas tersebut tidak surut.
Mereka tetap berdiri kokoh menyuarakan aspirasi di tengah derasnya cuaca, menunjukkan keseriusan perjuangan mereka menuntut akuntabilitas pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mencopot Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku serta Kepala Satuan Kerja proyek bendungan, karena dinilai gagal menyelesaikan proyek tepat waktu.
Ketua DPW Pemuda LIRA Maluku, Salim Rumakefing, mengungkapkan bahwa proyek yang dimulai sejak 2017 itu seharusnya selesai pada 2023 dan direncanakan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024.
Namun hingga pertengahan 2025, pekerjaan tersebut masih terbengkalai.
“Kami menduga ada kelalaian serius dalam pengelolaan proyek ini. Dengan nilai anggaran yang kami perkirakan mencapai puluhan triliun rupiah, keterlambatan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Masyarakat berhak tahu ke mana uang negara dialirkan,” ujar Salim.
Koalisi juga mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku untuk menyelidiki kemungkinan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.
Mereka menilai keterlambatan ini bukan hanya bentuk ketidakprofesionalan, tetapi juga potensi kerugian besar bagi masyarakat Maluku.
“Kami tidak anti-pembangunan. Justru kami mendukung proyek-proyek strategis nasional demi kemajuan daerah. Tapi pelaksanaannya harus bersih, transparan, dan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan,” tambahnya.
Salim menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, maka aksi demonstrasi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan segera digelar sebagai bentuk tekanan publik.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan pengawasan publik adalah elemen penting dalam menjaga integritas proyek-proyek pembangunan, terlebih yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.***
