Piru, GardaMaluku.com— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendesak Kepolisian Resor (Polres) SBB membuka layanan manual atau offline untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Langkah ini dinilai mendesak menyusul gangguan internet yang terjadi beberapa hari terakhir, bertepatan dengan proses pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ketua Fraksi PKS DPRD SBB, La Ode Risno Judin SP, menyatakan, gangguan internet telah menghambat ribuan calon PPPK yang wajib mengurus SKCK sebagai syarat administrasi.
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/10/file_00000000a3a882078dc1ef147cdeb33c.png")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, aplikasi Presisi milik Polri memang bermanfaat, namun kondisi jaringan di SBB tidak mendukung pelaksanaan layanan tersebut.
“Sekitar 2.300 calon PPPK harus menyelesaikan pemberkasan sebelum 15 September 2025. Jika hanya mengandalkan aplikasi, banyak yang akan gagal memenuhi persyaratan. Karena itu, Polres perlu segera membuka layanan manual demi memastikan hak peserta tidak terhambat,” kata Risno, Kamis (11/9/2025).
Risno juga meminta Pemerintah Kabupaten SBB memfasilitasi percepatan layanan lintas instansi, termasuk kantor pajak, dinas tenaga kerja, hingga fasilitas kesehatan, agar seluruh proses administrasi dapat selesai tepat waktu.
Anggota Fraksi PKS DPRD SBB, Rahmat Basiha, menambahkan agar Polres membuka pelayanan SKCK di akhir pekan.
“Kami minta layanan tetap dibuka pada Sabtu dan Minggu, 13–14 September, karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Bila diperlukan, juga harus ada tambahan waktu pemberkasan,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari peserta asal Kecamatan Huamual.
Ia mengaku kesulitan mengakses aplikasi Presisi karena lambat dan kerap gagal mengunggah dokumen.
“Jaringan internet tidak stabil, sementara aplikasi diakses banyak orang sekaligus, jadi semakin sulit,” ungkapnya.*** Nick
