GardaMaluku.com, Ambon; Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku menegaskan sikap organisasi yang solid dan terarah dengan menyerahkan mandat penuh penentuan rekomendasi calon Ketua Umum BPP HIPMI kepada Ketua Umum BPD, Muhammad Reza Mony, dalam Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL), Rabu (15/4).
Keputusan tersebut menjadi poin krusial dalam RBPL yang digelar di kawasan Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai respons atas surat Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI terkait permintaan rekomendasi bakal calon ketua umum (caketum) menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Juni 2026.
RBPL dipimpin langsung oleh Reza Mony, didampingi Sekretaris Gemelita Pattiradjawane, Bendahara Umum Didit Ibrahim Serang, serta Ketua OKK Gadri R. Attamimi yang memoderatori jalannya rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum berlangsung dengan kuorum penuh, mencerminkan konsolidasi internal yang kuat dalam menentukan arah politik organisasi.
Dalam pengantarnya, Mony menyampaikan bahwa tahapan Munas BPP HIPMI telah dimulai sejak 4 April 2026, sehingga BPD HIPMI Maluku perlu merespons secara cepat namun tetap melalui pertimbangan yang matang dan objektif.
“BPD HIPMI Maluku telah menerima surat resmi dari BPP terkait permintaan rekomendasi.”
“Ini momentum penting, tetapi keputusan harus mempertimbangkan kepentingan organisasi secara luas, bukan kepentingan sempit,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat lima kader yang telah mengambil formulir pendaftaran, yakni Anthony Leong, Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afifuddin Suhaeli Kalla, dan William Heinrich. Tahap pengembalian formulir dijadwalkan berlangsung hingga 20 April 2026.
Menurut Mony, seluruh kandidat merupakan figur potensial dengan kapasitas dan rekam jejak yang kuat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kedekatan personal tidak akan menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan.
“Kita membutuhkan pemimpin dengan visi besar dan komitmen nyata terhadap penguatan pengusaha muda di daerah, termasuk Maluku,” ujarnya.
Ia menambahkan, esensi rekomendasi BPD harus berorientasi pada kepentingan kolektif organisasi serta dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, seluruh jajaran pengurus secara bulat menyerahkan kewenangan penuh kepada Ketua Umum untuk menetapkan rekomendasi akhir, termasuk menentukan delegasi (voter) BPD HIPMI Maluku pada Munas mendatang.
Keputusan ini menegaskan kepercayaan penuh organisasi terhadap kepemimpinan internal serta menjaga soliditas di tengah dinamika kontestasi nasional.
Secara struktural, Maluku memiliki lima suara dari total sembilan Badan Pengurus Cabang (BPC) aktif, menjadikan posisi BPD HIPMI Maluku cukup strategis dalam konstelasi pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI.
Selain agenda Munas, RBPL juga mematangkan sejumlah program kerja prioritas, di antaranya Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda), serta Forum Bisnis (Forbis) yang dijadwalkan berlangsung pada awal Mei 2026.
Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader, memperluas jejaring usaha, serta mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Maluku di tengah tantangan ekonomi regional.
Dengan mandat penuh yang diberikan kepada Ketua Umum, BPD HIPMI Maluku menegaskan arah organisasi yang tegas, solid, dan siap berkontribusi dalam menentukan kepemimpinan HIPMI di tingkat nasional.***
