GardaMaluku.com AMBON,- Dinamika politik Gokar Kota Ambon memperebutkan kursi Ketua DPD, belum menemukan titik akhir. Bahkan muncul kecaman – kecaman politik yang mengamputasi hal kader partai termasuk kelima pimpinan kecamatan.
Pernyataan Koordinator Bidang Kepartaian DPD I Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw, dalam rapat pleno diperluas di Sekretariat DPD II Golkar Kota Ambon, Jalan Ina Tuni, Karang Panjang, Jumat (19/06/2026), menuai kecaman keras dari sejumlah pengurus kecamatan.
Pengurus Golkar dari lima kecamatan di Kota Ambon secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka. Mereka menilai pernyataan Rahakbauw dalam rapat tersebut tidak hanya melampaui kewenangan, tetapi juga mengandung unsur tekanan politik terhadap kader di tingkat bawah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon, Julius Yongki Siwalette, mengatakan rapat yang digelar pada 19 Juni 2026 bertujuan untuk penyampaian Surat Keputusan Pelaksana Tugas Ketua DPD II Golkar Kota Ambon kepada Ely Toisutta.
“Rapat yang berlangsung pukul 15.00 WIT itu dihadiri Plt Ketua DPD Golkar Kota Ambon Ely Toisutta bersama Korbid Kepartaian DPD I Golkar Maluku, Richard Rahakbauw,” tutur dia.
Menurut Julius, setelah rapat dibuka, Ely Toisutta menyampaikan bahwa kehadiran Rahakbauw dalam forum tersebut merupakan mandat dari Ketua DPD I Golkar Maluku, Umar Ali Lessy. Situasi mulai berubah ketika Richard mengambil alih jalannya rapat.
Diceritakan, Rahakbauw menyampaikan, sebagai mandataris Munas Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disebut telah memerintahkan agar dukungan diberikan kepada Ely Toisutta untuk menjadi Ketua DPD Golkar Kota Ambon.
“Dalam waktu 3×24 jam, dukungan harus diberikan kepada Ibu Ely Toisutta,” ujar Julius menirukan pernyataan yang disampaikan dalam rapat.
Pernyataan itu langsung memicu keberatan dari sejumlah kader yang hadir. Mereka menilai forum tersebut bukan ruang untuk pengambilan keputusan, apalagi menetapkan dukungan kepada calon tertentu.
“Secara konstitusi, rapat pengambilan keputusan adalah rapat internal dan tidak boleh dihadiri Korbid Kepartaian ataupun pengurus lainnya. Ini sesuatu yang diluar nalar,” tegas Julius.
Ia menegaskan, pihaknya menerima penunjukan Ely Toisutta sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Kota Ambon dan tetap taat terhadap keputusan partai. Namun, ia menyesalkan jika mandat Plt justru diarahkan untuk mengunci dukungan kepada satu figur sebelum Musda dilaksanakan.
Menurut Julius, tugas Plt seharusnya adalah mempersiapkan Musda, bukan menentukan hasil sebelum forum berlangsung.
“Kami kecewa karena ada kesan ancaman. Seolah kalau kami tidak mendukung Ibu Ely Toisutta, maka kami akan dipecat. Kami keberatan dengan intimidasi seperti ini,” katanya.
Ia berharap polemik tersebut bisa disampaikan langsung kepada Ketua Umum Golkar saat agenda pelantikan pengurus DPD I.
“Jangan bawa-bawa nama Ketua Umum. Kami yakin Ketua Umum tidak mengetahui persoalan ini,” sindirnya.
Nada serupa disampaikan Ketua Golkar Kecamatan Leitimur Selatan, Leonard Leiwakabessy. Ia menilai sebagai politisi senior, Richard Rahakbauw seharusnya lebih mengedepankan mekanisme dan aturan organisasi.
Menurut Leonard, surat DPP yang menunjuk Ely Toisutta sebagai Plt Ketua DPD II sangat jelas: mempersiapkan pelaksanaan Musda. Karena itu, seluruh proses harus mengacu pada AD/ART, Peraturan Organisasi, dan Juklak Partai Golkar.
“Kami merasa seperti diintimidasi. Kami dipaksa melakukan pleno di kecamatan, sementara DPD II sendiri belum pleno. Bagaimana mungkin kami diminta bergerak lebih dulu?” ujarnya.
Leonard menegaskan, para kader di kecamatan hadir di Golkar untuk membesarkan partai, bukan menciptakan konflik internal.
“Kami menyampaikan ini bukan untuk melawan partai. Kami hanya mempertanyakan langkah apa yang akan diambil DPD I, DPD II, termasuk kami di tingkat kecamatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Golkar Kecamatan Baguala, Joseph Ruban, menegaskan bahwa kader Golkar selama ini diajarkan untuk taat pada aturan dan mekanisme organisasi.
Ia mempertanyakan logika di balik desakan dukungan tersebut.
“Kalau memang Ibu Ely sudah ditunjuk langsung oleh Ketua Umum, untuk apa lagi pleno? Langsung saja tetapkan,” tegas Joseph.
Menurutnya, cara-cara yang digunakan dalam forum tersebut justru mencederai nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi di tubuh partai.
“Kami tidak diajarkan cara berdemokrasi yang sehat. Cara memimpin seperti ini terkesan arogan dan sangat kami sesalkan,” ujarnya.
Joseph menambahkan, siapapun yang nantinya memimpin DPD Golkar Kota Ambon akan diterima oleh kader, asalkan prosesnya berjalan sesuai aturan dan mekanisme partai.
“Siapa pun ketuanya kami terima. Tapi lakukan dengan cara yang benar. Kalau benar ada perintah dari Ketua Umum, tunjukkan buktinya kepada kami,” pungkasnya. (Atick.T)
