GardaMaluku.com : AMBON,- Tingginya biaya transportasi dan terbatasnya akses antar-pulau kembali menjadi momok bagi pelaku UMKM di Maluku Barat Daya. Hal ini diungkapkan Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Maluku Barat Daya, Hendryeta “Eta” Kuwara, saat menyampaikan tanggapan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD IWAPI Provinsi Maluku 2026 di Hotel Grand Avira Ambon, Kamis (06/08/2026).
“Kami di MBD menghadapi dua persoalan sekaligus: akses yang sulit dan biaya distribusi yang membebani. Ini membuat produk lokal sulit bersaing di pasar provinsi maupun nasional,” kata kuwara.
“Ia menekankan bahwa tanpa solusi transportasi yang terjangkau, usaha mikro dan kecil akan tertinggal meskipun kualitas produknya baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Rakerda tersebut, DPC IWAPI MBD menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD IWAPI Maluku dan memberi apresiasi atas kinerja pengurus. Namun, Eta meminta kepengurusan berikutnya memberikan perhatian khusus pada program yang menyasar wilayah kepulauan, termasuk Maluku Barat Daya.
“Menurut Eta, kendala akses menyebabkan biaya produksi dan pemasaran naik, margin usaha menyempit, dan jangkauan pasar UMKM tetap kecil. Contoh konkret: pengiriman komoditas rumahan ke pasar Ambon atau luar provinsi seringkali tiga sampai empat kali lipat lebih mahal dibandingkan daerah daratan, sehingga harga jual harus dinaikkan atau penjual merugi.
“Ia menegaskan perlunya sinergi antara IWAPI, Pemerintah Provinsi Maluku, dan dinas terkait untuk merumuskan solusi. Rekomendasi yang diajukannya meliputi subsidi angkutan laut khusus UMKM, penguatan rute pelayaran antar-pulau, pusat logistik daerah (logistics hub) di pulau-pulau strategis, dan pelatihan pemasaran digital untuk membuka akses pasar virtual.
Suara Dari Lapangan
Selain pernyataan resmi, peserta Rakerda yang datang dari berbagai pulau menyorot fakta serupa: banyak produk kerajinan, perikanan olahan, dan hasil pertanian lokal sulit menembus pasar lebih luas karena ongkos kirim yang tinggi dan jadwal kapal yang tidak menentu. “Kami membutuhkan kepastian rute dan biaya agar usaha kami bisa berkembang,” ujar salah seorang peserta dari kepulauan.
Dorongan untuk kepengurusan selanjutnya Eta berharap kepengurusan IWAPI Maluku periode berikutnya memperjuangkan aspirasi anggota secara konkret, misalnya mengadvokasi program transportasi khusus UMKM, kemitraan dengan perusahaan logistik, serta program inkubasi usaha di daerah kepulauan. “Perempuan pengusaha siap berkontribusi pada ekonomi daerah; yang dibutuhkan adalah kebijakan dan infrastruktur yang mendukung,” tambahnya.
Rakerda II DPD IWAPI Maluku menjadi momen konsolidasi sekaligus wadah pengumpulan aspirasi daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Maluku dan pemangku kepentingan lain untuk memperlancar distribusi dan meningkatkan daya saing UMKM di wilayah kepulauan.
Apabila Pemprov merespons cepat dengan kebijakan dan investasi infrastruktur, pelaku UMKM di MBD berpeluang memperluas pasar, menambah lapangan kerja lokal, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di kepulauan Maluku. (Tsy)
