Saham 1 persen Ambil Alih, DPRD Ambon Pertanyakan RUPS PT. DSA Tak Kunjung Digelar

Ambon, GardaMaluku.com: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon menyoroti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang belum digelar oleh PT. DSA.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikijuluw saat diwawancarai, Senin (21/09/2026).

Pihaknya mempertanyakan salah satu pemegang salah menjadi sorotan, lantaran memiliki pengaruh besar dalam penentuan kebijakan. Bahkan diketahui pemegang saham tersebut hanya memiliki 1% satu persen saham.

“Pertanyaannya pemilik saham yang tidak dominan atau hanya satu persen saham, kok bisa mengatur?” Ungkap Nikijuluw.

Nikijuluw menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama pemegang saham telah beberapa kali meminta agar RUPS segera digelar, namun selalu saja diatur singgah menuju ke ranah hukum, sehingga sampai sekarang proses sidang masih berlangsung.

Ditambahkannya, permohonan penyelenggaraan RUPS tertanggal 30 Juni kemarin dan surat kepada Dewan Komisaris pada tanggal 7 Juli.

“Surat sudah digulirkan berulang kali. Ada permohonan penyelenggaraan RUPS, termasuk permohonan penetapan izin penyelenggaraan RUPS. Ini sudah berulang,” jelasnya.

Menurutnya, karena ini merupakan berkaitan dengan layanan publik, karena PT.DSA merupakan perusahaan yang menjalankan pelayanan air bersih, terkhususnya di Kota Ambon.

RUPS diperlukan untuk memperjelas kewenangan masing-masing pihak sekaligus memastikan pengelolaan perseroan berjalan sesuai ketentuan.

“Pemkot Ambon membutuhkan PT. DSA dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Tetapi pelayanan DSA selalu mendapat komplain, terutama di Batu Merah dan Karpan,” katanya.

Dengan demikian, Nikijuluw kembali mempertanyakan alasan rapat belum dilaksanakan. Karena menurutnya forum ini menjadi ruang untuk membahas berbagai polemik perusahaan secara terbuka.

“Kalau memang semuanya berjalan sesuai aturan, kenapa harus menghindari RUPS, sebenarnya Ada apa?” Katanya.

Selain itu, aset Pemerintah Kota Ambon juga menjadi sorotan, lantaran digunakan dalam aktivitas PT DSA.

Nikijuluw mengatakan, penggunaan aset pemerintah harus dibarengi dengan tata kelola perusahaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan hal ini tidak boleh dibiarkan, Apalagi PT. DSA bekerja di atas aset Pemerintah Kota Ambon. Jangan sampai menggunakan aset pemerintah, tetapi pemegang saham hanya satu persen justru mendominasi fungsi pemegang saham yang lebih besar,” ungkapnya.

Ditegaskannya, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan internal perusahaan. Nikijuluw meminta, seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. *