RDP di Dinas PU Terkait Penuntasan Pekerjaan Fisik 2026, Komisi III : Tidak Boleh Ada Hutang Di Tahun Sebelumnya

Ambon, GardaMaluku.com : Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Harry Putra Far Far mengatakan pekerjaan fisik Kota Ambon harus dipercepat, tidak boleh ada hutang di tahun 2027 mendatang.

Far Far didampingi jajaran anggota Komisi dan Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, berkunjung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ambon. Kunjungan kerja yang dimaksud merupakan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan berlangsung di gedung Dinas PU, Kamis (22/10/2026).

Dalam rapat tersebut pihaknya membahas terkait penuntasan pekerjaan tahun 2026 secara keseluruhan dan harus dituntaskan dalam tahun ini.

“ada Beberapa substansi yang dibahas, tapi yang pertama kenapa harus rapat di Dinas PU Karena dalam rangka membangun kemitraan, kami juga harus mengetahui kondisi dari dinas PU dalam melaksanakan tugas dan fungsi,” jelas Far Far.

Ia melanjutkan, dalam rapat tersebut pihaknya membahas terkait pemeliharaan ruas jalan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon tahun 2026.

Selain itu, membahas usulan Pemerintah Kota Ambon terkait penanganan jalan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) termasuk pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Dinas PUPR dengan pihak balai agar pemeliharaan jalan di wilayah Kota Ambon dapat berjalan optimal.

“Tadi disampaikan ke kita bahwa tahun 2026 ini datanya sudah disampaikan ada 12, lalu tiga sementara berproses dan tiga lagi yang disampaikan oleh komisi tadi agar program yang sekiranya sudah direncanakan pada tahun anggaran dan tidak lagi menjadi hutang di tahun berikut,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, capaian realisasi yang disebut di Dinas PU menurut laporan tadi berada di angka 48 persen dan meminta agar seluruh tahapan pekerjaan dipercepat.

Sehingga pihaknya sudah dipastikan bahwa sesuai dengan sistem mini kompetisi ini, semuanya sebelum akhir tahun anggaran sudah benar-benar di realisasikan.

“Beberapa kali sudah disampaikan dalam rapat paripurna maupun rapat konsultasi lainnya. Kami berharap tidak lagi menjadi kebiasaan untuk kegiatan fisik ini menjadi hutang di tahun selanjutnya,” tutup Far Far. ***