HIPMI Kota Ambon Bidik Kolaborasi Strategis dengan Kemenkum Maluku Lindungi Produk UMKM

GardaMaluku.com, Ambon– Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Ambon membidik kolaborasi strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hak cipta bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif di Kota Ambon.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi BPC HIPMI Kota Ambon bersama Kanwil Kementerian Hukum Maluku. Rombongan HIPMI yang dipimpin langsung Ketua Umum, M. Fadli Toisutta, diterima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Yustina E. Dewi.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek, produk, karya, serta inovasi yang dihasilkan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

Ketua Umum BPC HIPMI Kota Ambon, M. Fadli Toisutta, mengatakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing dunia usaha, khususnya bagi pengusaha muda dan pelaku UMKM.

Menurutnya, potensi kreativitas dan inovasi masyarakat di Kota Ambon perlu didukung dengan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, produk dan karya lokal tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas identitas dan kepemilikannya.

Toisutta menegaskan, HIPMI Kota Ambon ingin mengambil peran aktif dalam mendorong pelaku usaha agar tidak hanya berorientasi pada pengembangan produk dan pemasaran, tetapi juga memahami pentingnya legalitas serta perlindungan kekayaan intelektual.

“Banyak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Ambon memiliki produk, merek, serta karya yang potensial untuk dikembangkan. Namun, perlindungan terhadap kekayaan intelektual masih perlu terus disosialisasikan. Karena itu, kami memandang penting adanya kolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Maluku, sehingga para pelaku usaha mendapatkan edukasi, pendampingan, dan fasilitasi dalam proses pendaftaran serta perlindungan HKI,” ungkap Toisutta.

Ia berharap, audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program kerja bersama yang menyentuh langsung kebutuhan pengusaha muda dan pelaku UMKM, terutama dalam memberikan akses informasi, konsultasi, serta pendampingan terkait perlindungan kekayaan intelektual.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, menyambut baik kunjungan dan inisiatif kolaborasi yang dibangun BPC HIPMI Kota Ambon.

“Kami dari Kanwil Kementerian Hukum senang sekali atas kunjungan teman-teman HIPMI Kota Ambon. Kami sungguh menyambut baik. Ke depan akan banyak hal yang bisa dikolaborasikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Farida.

Farida menjelaskan, pembangunan Maluku membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi berbagai pihak. Salah satu sektor yang dapat dikembangkan melalui sinergi tersebut adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan, lanjutnya, meliputi pendampingan, fasilitasi, edukasi, diseminasi informasi, serta berbagai program lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum Maluku.

Menurut Farida, kerja sama dengan HIPMI menjadi peluang untuk memperluas jangkauan edukasi hukum kepada kalangan pengusaha muda dan pelaku UMKM, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memahami manfaat serta mekanisme perlindungan kekayaan intelektual.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi terbangunnya kemitraan berkelanjutan antara BPC HIPMI Kota Ambon dan Kanwil Kementerian Hukum Maluku.***