DPRD Minta Dinas Pendidikan Siapkan Data Sekolah Rusak, SDN 2 Latuhalat Fokus Perbaikan di APBD 2027

Ambon, GardaMaluku : Mengenai kerusakan sekolah di Kota Ambon, DPRD Minta Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan penanganan khusus.

Hal tersebut dikatakan ‎Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw kepada media di Ambon, Rabu (04/11/2026).

Ditambahkannya, yang menjadi perhatian khusus yakni Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Latuhalat yang memiliki kerusakan pada beberapa ruang kelas.

“Itu yang sebenarnya harus menjadi perhatian, agar aktivitas belajar-mengajar tidak terganggu,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah mengingatkan kepada Dinas Pendidikan dalam rapat Dinas Pendidikan bersama Komisi II yang berlangsung tadi di ruang paripurna DPRD Kota Ambon.

Mengenai data resmi terkait sekolah-sekolah yang memerlukan sentuhan pemerintah dalam hal ini mengenai perawatan gedung dan infrastruktur sekolah, pihaknya sudah menyurati ke dinas pendidikan.

“Sebetulnya dari sejak tahun kemarin, Komisi II itu sudah pernah menyurat ke Dinas Pendidikan untuk menyampaikan data resmi terkait dengan posisi keberadaan seluruh sekolah di Kota Ambon,” ungkapnya.

Dengan demikian, ditegaskannya, DPRD membutuhkan data yang jelas dan benar terkait kondisi sekolah, bukan hanya laporan umum.

Dari laporan Dinas, terdapat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 192, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 199 , dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 52 di Kota Ambon.

Salah satunya SD Negeri 2 Latuhalat yang dinilai memiliki tingkat kerusakan yang juga membutuhkan perhatian pemerintah dan seharusnya tidak boleh diabaikan.

Ia melanjutkan, pihaknya tidak menginginkan agar keadaan satuan pendidikan di kota Ambon kelihatan tidak baik, karena bisa mengganggu aktivitas peserta didik beserta guru.

“Kami juga sudah tegaskan kalau bisa dalam minggu ini juga kami sudah menerima data terkait kondisi sekolah sesuai jenjang pendidikan,” tegasnya.

Sehingga, perlu keterkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang (PUPR) untuk bisa melakukan survei ke sekolah-sekolah terkait.

“Karena penentu terkait dengan skala rusaknya itu ringan, sedang, dan berat itu dari dinas teknisnya, Dinas PU yang biasa menentukan. Kajiannya akan dilakukan oleh mereka, nanti laporannya akan disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk penentuannya,” jelasnya.

Ia menyebut, selain SDN 2 Latuhalat, ada juga sekolah-sekolah lain lagi. Sehingga pihaknya mengingatkan sebelum masuk dalam pembahasan APBD murni tahun 2027, setidaknya data sekolah yang disiapkan Dinas Pendidikan sudah boleh di perbaiki dan di kantongi komisi II.

“kami ingatkan supaya jangan sampai persoalan sarana prasarana itu bisa mengganggu aktivitas murid itu dalam proses belajarnya di tahun 2027 nanti. Dan kami sudah mintakan juga untuk disertakan nanti dengan jumlah murid dan juga dengan gurunya,” tutupnya.***