Ambon, GardaMaluku.com: Terkait Surat Keputusan (SK) Bodong Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban masih bergulir di Pemerintah Kota Ambon.
Yang dari awalnya hanya 21 ASN yang melapor, sekarang sudah meningkat menjadi 45 ASN.
Hal tersebut disampaikan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam konferensi pers di balai Kota Ambon, Senin (09/11/2026).
ADVERTISEMENT
![](https://gardamaluku.com/wp-content/uploads/2026/10/file_00000000a3a882078dc1ef147cdeb33c.png")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Walikota menambahkan, penerbitan SK kenaikan pangkat bagi ASN harus mengikuti mekanisme dan prosedur resmi sesuai ketentuan kepegawaian.
Menurutnya, proses kenaikan pangkat ASN saat ini telah menggunakan sistem aplikasi sehingga seluruh dokumen persyaratan harus diunggah untuk selanjutnya diverifikasi dan dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dulu sebelum menggunakan aplikasi, seluruh berkas persyaratan dikumpulkan secara manual dan dibawa ke BKN Regional di Makassar. Namun, sekarang tidak perlu lagi. Semua dokumen cukup diunggah melalui aplikasi, kemudian BKN yang melakukan penilaian,” ungkap Bodewin.
Ia menjelaskan, apabila seluruh persyaratan terpenuhi, BKN akan menerbitkan Pertimbangan Teknis sebagai dasar penerbitan SK kenaikan pangkat.
Dilanjutkannya, tanpa adanya Pertek dari BKN, SK kenaikan pangkat tidak dapat diterbitkan melalui mekanisme yang sah.
Walikota menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, ditemukan sejumlah SK yang diduga tidak melalui mekanisme tersebut.
Sehingga, nomor Pertimbangan Teknis yang tercantum dalam dokumen tersebut (SK bodong) dipertanyakan karena tidak pernah diterbitkan oleh BKN.
“Yang ini tidak melalui mekanisme resmi, Perteknya diduga palsu. Kemudian dibuat nomor Pertek sendiri dan selanjutnya dicetak SK. Karena itu BKN mempertanyakan dokumen tersebut sebab Pertek yang tercantum tidak pernah dikeluarkan oleh BKN,” ungkapnya.
Dilanjutkan Walikota, hasil pemeriksaan yang di lakukan oleh Inspektorat menyimpulkan bahwa SK-SK tersebut tidak diterbitkan melalui mekanisme dan prosedur kepegawaian sebagaimana mestinya.
Selain itu, Terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak, termasuk pihak yang disebut dalam pemeriksaan atau objek, walikota mengatakan bahwa Inspektorat masih sebatas melakukan pemeriksaan administrasi dan menguji data serta keterangan yang diperoleh.***
