Efek SK Bodong, Keuangan Daerah rugi Rp24,6 Juta

Ambon,GardaMaluku.com : Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengungkapkan menyangkut Surat Keputusan (SK) bodong atau kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) kerugian keuangan daerah dan mencapai Rp24,6 juta.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di ruangan vlishingen Balai Kota Ambon, Senin (09/11/2026).

Dilanjutkan Walikota, untuk mengungkapkan fakta, pihaknya melalui inspektorat melakukan penelusuran sejak 19 Oktober sampai 6 November 2026, untuk mengungkapkan fakta penertiban SK bodong.

“Dengan demikian pihaknya sudah menemukan terduga oknum, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, mengetahui aliran uang, serta menghitung kerugian keuangan daerah,” pungkasnya.

Walikota mengatakan, hasil audit, ditemukan sebanyak 45 ASN yang menerima dan menggunakan SK kenaikan pangkat bodong, dan tersebar di sekitar 20 sekolah di Kota Ambon.

“Jadi, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, ditemukan sebanyak 45 ASN memegang SK kenaikan pangkat bodong. Seluruhnya tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelasnya.

Dijelaskannya, dalam proses pengurusan SK tersebut, ditemukan adanya uang yang diserahkan oleh 45 ASN kepada pihak-pihak tertentu dengan total mencapai Rp74,7 juta.

Sementara itu, lanjutnya, akibat penyesuaian gaji berdasarkan SK yang tidak sah, pemerintah daerah mengalami kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.

“Uang yang diserahkan oleh para ASN tersebut sebanyak Rp74,7 juta, dari SK yang diterbitkan dan dilakukan penyesuaian gaji, ditemukan kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta,” pungkasnya.

Walikota mengungkapkan, hasil pemeriksaan juga menemukan sejumlah pihak yang diduga terlibat dengan peran berbeda.

Salah satunya seorang istri ASN di lingkup BPKSDM, berinisial G.O.K.S dan bukan ASN. Diduga menerima uang dari para guru, dalam hal membantu perubahan data kepegawaian melalui akun MyASN, serta menyerahkan SK yang tidak sah.

“Selain itu juga terdapat ASN berinisial JM dan LR yang juga ditemukan memiliki keterkaitan dalam proses pengurusan dokumen tersebut,” katanya.

Menurutnya, modus yang digunakan adalah membangun kesan seolah-olah pihak yang mengurus kenaikan pangkat memiliki kewenangan resmi dari Dinas Pendidikan. Bahkan membawa surat penugasan dari dinas yang bahkan tersebut tidak resmi dikeluarkan, serta menggunakan seragam ASN.

Terduga kemudian meminta username kepada para guru, password, dan kode akses MyASN untuk membantu proses perubahan data kepegawaian.

“ASN tidak boleh memberikan akun dan akses kepegawaiannya kepada pihak lain. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita benahi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” terangnya.

Walikota menambahkan, 45 ASN tersebut dikategorikan sebagai korban karena menyerahkan uang dan dokumen serta menggunakan SK yang tidak sah.

Selain itu, pemerintah akan menghitung kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp24,6 juta serta mempertimbangkan pemberian sanksi administratif kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut, walikota menegaskan bahwa hasil audit beserta bukti SK asli dan SK bodong akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk hasil pemeriksaan bukti SK asli dan SK bodong akan dibawa dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.***