Evaluasi PAD Berbasis Fakta, Disperindag Maluku Dinilai Ikuti Arah Kebijakan Gubernur

- Redaksi

Selasa, 14 April 2026 - 12:15 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GardaMaluku.com, Ambon; Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Provinsi Maluku memaparkan kondisi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyampaian target retribusi Tahun 2026.

Kepala Dinas Indag Maluku, Dr. Achmad Jaise Ely menegaskan bahwa evaluasi PAD harus berbasis fakta di lapangan, bukan sekadar angka administratif yang terlihat baik.

“Kalau kita tidak jujur melihat kondisi riil PAD, maka kita akan terlambat melakukan pembenahan. Evaluasi harus dimulai dari fakta, bukan sekadar angka yang menyenangkan,” ujarnya dalam agenda evaluasi pekan kemarin di kantor Gubernur Maluku.

Dalam pemaparannya, Ely secara terbuka menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya potensi kebocoran, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya sektor perdagangan dalam mendorong PAD daerah.

Ia menekankan, ke depan fokus kerja tidak hanya pada capaian administratif, tetapi pada perbaikan sistem yang berkelanjutan.

“Kita tidak boleh bekerja hanya untuk terlihat baik di atas kertas. Yang kita kejar adalah perbaikan sistem agar ke depan lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur , yang menekankan tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, dan berbasis sistem.

Baca Juga :  Penjabat Tial Dinilai Tak Mampu Redam Konflik, Justru Langgar Adat, Warga Desak Bupati Segera Evaluasi Bahkan Ganti

Penilaian itu disampaikan melalui Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Opini Publik, Fahrul Kaisuku.

Ia menyebut keterbukaan dalam evaluasi PAD merupakan langkah penting dalam menjaga arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kami melihat ada keberanian untuk menyampaikan kondisi riil PAD. Ini penting agar pembenahan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Menurut Fahrul, pendekatan berbasis fakta juga mendukung upaya perbaikan tata kelola, khususnya dalam mendorong optimalisasi sektor perdagangan sebagai salah satu sumber PAD.

Ia menambahkan, transparansi dan evaluasi dini menjadi fondasi dalam membangun sistem birokrasi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan di lapangan.***

Berita Terkait

PKK SBB Gelar Aksi Sosial dan Lingkungan Peringati Hari Kartini ke-147
Diterpa Isu Miring, Kinerja Ketua PKK Diakui Terbukti Berdampak Nyata
Prestasi Gemilang PKK Maluku, Kepulangan Yeni Rosbayani Disambut Antusias Warga SBB
PKK SBB Juara I, Gubernur Maluku Tegaskan Peran Strategis
Diduga Kandidat Calon Sekot Ambon Tunggangi Demo di Balai Kota
Tegas dan Terarah, RBPL HIPMI Maluku Mandatkan Ketum Tentukan Rekomendasi Munas
Richard Luhukay Masuk Bursa Calon Sekot 
Wattimena : Adipura Bukan Fokus Utama 

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 17:12 WIT

PKK SBB Gelar Aksi Sosial dan Lingkungan Peringati Hari Kartini ke-147

Selasa, 21 April 2026 - 10:38 WIT

Diterpa Isu Miring, Kinerja Ketua PKK Diakui Terbukti Berdampak Nyata

Jumat, 17 April 2026 - 14:11 WIT

PKK SBB Juara I, Gubernur Maluku Tegaskan Peran Strategis

Jumat, 17 April 2026 - 12:32 WIT

Diduga Kandidat Calon Sekot Ambon Tunggangi Demo di Balai Kota

Rabu, 15 April 2026 - 20:13 WIT

Tegas dan Terarah, RBPL HIPMI Maluku Mandatkan Ketum Tentukan Rekomendasi Munas

Berita Terbaru

AMBON

Akun Tiktok yang Serang Pejabat Pemkot Ambon Dipolisikan

Senin, 20 Apr 2026 - 23:25 WIT