GardaMaluku, Piru; — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendorong pemerintah daerah untuk segera menginisiasi gerakan “bersih-bersih” birokrasi, dengan penekanan pada penertiban dan pengamanan aset daerah secara tegas.
Dorongan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Bupati Asri dalam melakukan pembenahan menyeluruh di daerah.
KNPI menilai, langkah tersebut penting untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan sebelum pelaksanaan pembangunan berskala besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris DPD KNPI SBB, Penuel M. Supulatu, menegaskan bahwa persoalan aset daerah selama ini menjadi salah satu isu krusial yang perlu segera ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Penertiban aset daerah harus menjadi prioritas dalam gerakan bersih-bersih. Pemerintah daerah harus tegas dalam mendata, mengamankan, dan memastikan seluruh aset dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Supulatu, Senin (13/04).
Ia menjelaskan, lemahnya pengelolaan aset berpotensi menghambat efektivitas pembangunan serta membuka celah terhadap praktik yang merugikan daerah. Oleh karena itu, pembenahan di sektor ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
Selain persoalan aset, Supulatu juga menyoroti pentingnya pembenahan di sektor pelayanan publik dan iklim investasi. Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dibenahi secara paralel dalam kerangka gerakan “bersih-bersih” birokrasi.
“Gerakan ini harus diwujudkan secara nyata, mulai dari penataan sistem pelayanan publik, evaluasi kebijakan investasi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” katanya.
Ia menambahkan, perlu adanya langkah evaluatif terhadap ritme investasi yang berjalan saat ini agar arah pembangunan ekonomi daerah menjadi lebih jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
KNPI SBB, lanjut Supulatu, siap berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal proses pembenahan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, pemuda, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mendorong perubahan yang signifikan.
“Ini momentum bagi SBB untuk berbenah secara total. Mulai dari bersih-bersih aset dan tata kelola, kemudian melangkah ke pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
KNPI berharap, dengan langkah tegas dalam penertiban aset dan pembenahan birokrasi, Kabupaten Seram Bagian Barat dapat keluar dari berbagai persoalan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
