GMPI Maluku: Wakil Gubernur Jangan Gunakan Preman dalam Proses Birokrasi

- Redaksi

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:18 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ambon, gardamaluku.com– Suasana di Kantor Gubernur Maluku memanas ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan tim relawan Wakil Gubernur datang dengan emosi tinggi dan menggunakan kata-kata kasar terhadap Gubernur Hendrik Lewerissa. Insiden tersebut dinilai mencederai marwah kepala daerah serta menodai etika berpolitik yang seharusnya dijaga pasca-pemilihan.

Pengurus Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Maluku, Wandri Makasar, menyayangkan keras insiden tersebut dan menyebut tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin atau tim yang seharusnya bekerja demi kesejahteraan rakyat.

“GMPI mengingatkan saudara AV agar tidak menggunakan pendekatan premanisme dalam mengatur proses birokrasi. Apa yang terjadi di Kantor Gubernur sangat memalukan. Jangan bawa nama relawan untuk menekan pemerintah meminta jatah kursi birokrasi,” ujar Wandri di Ambon, Minggu (31/8).

Wandri menambahkan, tim kampanye memiliki batasan tugas yang jelas, yaitu mengawal proses pemenangan selama masa kampanye. Namun, pasca-pelantikan, urusan birokrasi adalah ranah pemerintahan yang harus berjalan sesuai mekanisme, bukan dengan tekanan atau intimidasi.

“Preman bukan alat demokrasi. Kalau kalian datang bentak-bentak pejabat di kantor gubernur, itu bukan memperjuangkan hak, tapi mencoreng harga diri rakyat Maluku. Jangan merasa paling berjasa dalam kemenangan ini, karena yang berjuang bukan hanya kalian,” tegasnya.

Wandri bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk psikopatisme dalam politik.

“Gunakan preman, lalu bawa-bawa nama wakil gubernur? Ini bisa merusak citra AV sendiri. Politik ini bukan panggung kekuasaan pribadi, tapi tanggung jawab besar terhadap rakyat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wandri menyarankan agar Wakil Gubernur AV mencontoh sikap negarawan seperti yang ditunjukkan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.

Baca Juga :  Tradisi Kurban FCT: Membangun Maluku dengan Semangat Kebersamaan, Kali Ini Kolaborasi KNPI

“Beliau tahu kapan harus bicara, tahu posisi dan tidak melampaui batas. Politik itu butuh kedewasaan, bukan ambisi berlebih,” tambah Wandri.

GMPI Maluku juga menegaskan bahwa Gubernur Hendrik Lewerissa selama ini terus menunjukkan sikap rendah hati dan menjauhi konflik dengan masyarakatnya.

“Pak Gubernur selalu minta maaf atas nama pemerintah, bahkan ketika Wakil Gubernur membuat pernyataan kontroversial soal sopi, soal pernyataan di bulan puasa, beliau tetap menjaga suasana tetap kondusif,” jelasnya.

Wandri mengakhiri dengan seruan tegas, kalau masih terus memaksakan kehendak dengan cara premanisme, jangan salahkan jika nanti aparat bertindak.

“Ini bukan era kekuasaan brutal. Ini era pelayanan dan tanggung jawab.” Pungkasnya.

Berita Terkait

Skandal Sianida di Maluku, Dua Oknum Polisi Diduga Terlibat
Kemenhut Percepat Penetapan Hutan Adat di Indonesia
Ketua Bawaslu Maluku Tengah Klarifikasi Isu Perselingkuhan: Itu Fitnah dan Tidak Benar
Festival Otomotif Terbesar Maluku, AscArt Auto Fest 2025 Jadi Simbol Kota Kreatif Ambon
Gubernur dan Ketua DPRD Maluku Sepakati APBDP 2025
Aksi Bersih Pantai Swiss-Belhotel dan Zest Hotel di Harla ke-38
Mengungkap Mafia Tanah dan Premanisme di Jl. Jenderal Sudirman
Hari Bersejarah, Tonu Jaya dan Tahalupu di SBB Kini Terang 24 Jam, Bupati Hadiri Peresmian

Berita Terkait

Kamis, 25 September 2025 - 23:46 WIT

Skandal Sianida di Maluku, Dua Oknum Polisi Diduga Terlibat

Rabu, 24 September 2025 - 17:46 WIT

Kemenhut Percepat Penetapan Hutan Adat di Indonesia

Selasa, 23 September 2025 - 21:09 WIT

Ketua Bawaslu Maluku Tengah Klarifikasi Isu Perselingkuhan: Itu Fitnah dan Tidak Benar

Selasa, 23 September 2025 - 20:38 WIT

Festival Otomotif Terbesar Maluku, AscArt Auto Fest 2025 Jadi Simbol Kota Kreatif Ambon

Selasa, 23 September 2025 - 17:34 WIT

Gubernur dan Ketua DPRD Maluku Sepakati APBDP 2025

Berita Terbaru

AMBON

Kemenhut Percepat Penetapan Hutan Adat di Indonesia

Rabu, 24 Sep 2025 - 17:46 WIT

AMBON

Gubernur dan Ketua DPRD Maluku Sepakati APBDP 2025

Selasa, 23 Sep 2025 - 17:34 WIT