Narasi Premanisme Mardika dan Politik Murahan, Pelu: Kritik Disusupi Kepentingan

- Redaksi

Selasa, 22 Juli 2025 - 23:00 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Ambon, GardaMaluku.com– Angin panas politik kembali berembus dari Pasar Mardika. Di tengah upaya penataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku, tuduhan miring menyeruak: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dituding memelihara preman.

Namun suara bernada edukatif untuk meredam datang dari tokoh Jazirah Leihitu, Rauf Pellu, yang menilai narasi tersebut sebagai provokasi murahan yang sarat kepentingan politis dan jauh dari fakta di lapangan.

“Ini bukan sekadar kritik, ini manuver politik yang disusupi kepentingan pribadi. Opini liar seperti ini sangat berbahaya karena dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan yang sedang berproses secara positif,” tegas Pellu, Selasa (22/7/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut bahwa tudingan terhadap Disperindag merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mendiskreditkan pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, yang selama ini dinilai konsisten melakukan pembenahan.

Pellu mengindikasikan, narasi negatif ini digerakkan oleh oknum legislator yang tidak mampu memisahkan antara tanggung jawab publik dan luapan emosi pribadi.

“Saya mencium ada aktor politik di balik narasi ini. Sayangnya, bukan memperjuangkan rakyat, justru memperalat keresahan untuk tujuan pribadi,” ungkap akademisi Hukum Universitas Darusalam itu.

Di tengah riuh kritik, Pellu justru memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perindag, Dr. Achmad Jais Ely, yang menurutnya berhasil menjalankan langkah-langkah strategis dalam penataan kawasan vital seperti Pasar Mardika.

> “Kita harus jujur mengakui, di tangan Jais Ely, Disperindag mulai terorganisir. Ada pembenahan sistematis, ada pendekatan pelayanan yang jelas. Ini fakta, bukan retorika,” katanya.

Menurut Pellu, membangun dan menata kawasan pasar tidak hanya soal administrasi dan infrastruktur, tetapi juga soal kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

“Kalau ingin perubahan, maka kita semua harus kolaboratif. Kritik boleh, tapi jangan dibungkus dengan niat menjatuhkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, jika memang ditemukan oknum tertentu yang melakukan pelanggaran hukum di lapangan, maka penyelesaian hukum harus ditempuh secara individual, bukan dengan menyudutkan institusi.

“Kalau ada preman atau oknum liar, laporkan saja ke pihak berwenang. Jangan dijadikan alasan untuk membangun opini seolah-olah institusi memelihara kriminalitas. Itu sangat tidak adil dan tidak sehat untuk demokrasi,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Pellu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga momentum perubahan di Maluku dan tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan.

“Kita di Maluku ini butuh energi positif untuk membenahi daerah. Jangan sampai langkah maju yang sudah diletakkan Hendrik–Vanath digagalkan oleh kepentingan segelintir orang. Mari kita jaga momentum perubahan ini dengan akal sehat dan itikad baik,” pungkasnya.***

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan
Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027
WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027
Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan
Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!
Melalui Bimtek, Pokir DPRD Ambon Diharapkan Sinkron untuk Pembangunan Kota
FPTI Ambon Mulai Petakan Kekuatan Atlet Panjat, Kejurkot 2026 Jadi Gerbang Menuju POPMAL
Warga Wara Adukan RT ke DPRD Kota Ambon, Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dinilai Pemerintahan Keluarga

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:13 WIT

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 November 2026 - 17:56 WIT

Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027

Senin, 16 November 2026 - 16:06 WIT

Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:52 WIT

Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!

Sabtu, 14 November 2026 - 11:07 WIT

Melalui Bimtek, Pokir DPRD Ambon Diharapkan Sinkron untuk Pembangunan Kota

Berita Terbaru

AMBON

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 Nov 2026 - 18:13 WIT