GardaMaluku.com, Ambon; Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Pemuda Muhammadiyah Maluku, Farham Suneth, menantang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku agar lebih transparan menyampaikan kinerja, program, dan progres pembangunan kepada masyarakat, Selasa (19/05).
Menurut Suneth, sejauh ini semangat pembangunan daerah melalui visi Sapta Cita Lawamena belum terlihat bergerak secara serentak di seluruh OPD. Publik, kata dia, justru lebih banyak melihat kerja gubernur dibanding kontribusi nyata dari puluhan dinas lainnya.
“Publik melihat gubernur terus bekerja dan bergerak. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga bertanya, OPD-OPD ini kerja apa saja? Karena sebagian besar nyaris tidak terlihat progres maupun publikasi kerjanya,” kata Suneth, Selasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai keterbukaan informasi publik harus menjadi bagian penting dalam budaya birokrasi modern. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui program, capaian, dan pelayanan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
“Jangan sampai misi pembangunan daerah terkesan hanya bergerak dari pucuk pemerintahan saja. Semua OPD harus ikut aktif, bergerak bersama, dan menunjukkan kerja nyata kepada masyarakat,” tegasnya.
Suneth juga menyoroti masih adanya pola birokrasi yang lebih fokus menjaga posisi dan kenyamanan jabatan dibanding menghadirkan inovasi pelayanan publik.
“Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan melalui karya nyata, bukan sekadar aman secara posisi. Kalau rakyat tidak tahu apa yang dikerjakan OPD, berarti ada problem dalam komunikasi publik pemerintah,” ujarnya.
Ia meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melakukan evaluasi terhadap OPD yang dinilai pasif dan tidak memiliki keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, ketimpangan semangat kerja antar-OPD dapat berdampak pada lambatnya konsolidasi pembangunan daerah karena tidak semua dinas bergerak dengan ritme yang sama.
Dalam kesempatan itu, Suneth turut memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang dinilai tetap menghadirkan inovasi pelayanan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ia mengatakan, inovasi yang dilakukan memang sederhana, tetapi memiliki dampak langsung bagi masyarakat karena menyentuh kebutuhan publik sehari-hari.
“Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, masih ada OPD yang mampu menghadirkan inovasi dan aktif menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat. Hal seperti ini harus menjadi contoh bagi OPD lainnya,” katanya.
Menurut Suneth, keterbukaan kepada media bukan sesuatu yang perlu dihindari oleh birokrasi. Sebaliknya, media massa merupakan sarana penting untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat.
“Publik harus tahu pemerintah bekerja apa, progresnya sampai di mana, dan manfaatnya apa bagi rakyat. Jangan alergi terhadap media. Keterbukaan adalah bagian dari pelayanan publik,” tandasnya.***
