GMPI Maluku: Wakil Gubernur Jangan Gunakan Preman dalam Proses Birokrasi

- Redaksi

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:18 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Ambon, gardamaluku.com– Suasana di Kantor Gubernur Maluku memanas ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan tim relawan Wakil Gubernur datang dengan emosi tinggi dan menggunakan kata-kata kasar terhadap Gubernur Hendrik Lewerissa. Insiden tersebut dinilai mencederai marwah kepala daerah serta menodai etika berpolitik yang seharusnya dijaga pasca-pemilihan.

Pengurus Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Maluku, Wandri Makasar, menyayangkan keras insiden tersebut dan menyebut tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin atau tim yang seharusnya bekerja demi kesejahteraan rakyat.

“GMPI mengingatkan saudara AV agar tidak menggunakan pendekatan premanisme dalam mengatur proses birokrasi. Apa yang terjadi di Kantor Gubernur sangat memalukan. Jangan bawa nama relawan untuk menekan pemerintah meminta jatah kursi birokrasi,” ujar Wandri di Ambon, Minggu (31/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wandri menambahkan, tim kampanye memiliki batasan tugas yang jelas, yaitu mengawal proses pemenangan selama masa kampanye. Namun, pasca-pelantikan, urusan birokrasi adalah ranah pemerintahan yang harus berjalan sesuai mekanisme, bukan dengan tekanan atau intimidasi.

“Preman bukan alat demokrasi. Kalau kalian datang bentak-bentak pejabat di kantor gubernur, itu bukan memperjuangkan hak, tapi mencoreng harga diri rakyat Maluku. Jangan merasa paling berjasa dalam kemenangan ini, karena yang berjuang bukan hanya kalian,” tegasnya.

Wandri bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk psikopatisme dalam politik.

“Gunakan preman, lalu bawa-bawa nama wakil gubernur? Ini bisa merusak citra AV sendiri. Politik ini bukan panggung kekuasaan pribadi, tapi tanggung jawab besar terhadap rakyat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wandri menyarankan agar Wakil Gubernur AV mencontoh sikap negarawan seperti yang ditunjukkan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.

“Beliau tahu kapan harus bicara, tahu posisi dan tidak melampaui batas. Politik itu butuh kedewasaan, bukan ambisi berlebih,” tambah Wandri.

GMPI Maluku juga menegaskan bahwa Gubernur Hendrik Lewerissa selama ini terus menunjukkan sikap rendah hati dan menjauhi konflik dengan masyarakatnya.

“Pak Gubernur selalu minta maaf atas nama pemerintah, bahkan ketika Wakil Gubernur membuat pernyataan kontroversial soal sopi, soal pernyataan di bulan puasa, beliau tetap menjaga suasana tetap kondusif,” jelasnya.

Wandri mengakhiri dengan seruan tegas, kalau masih terus memaksakan kehendak dengan cara premanisme, jangan salahkan jika nanti aparat bertindak.

“Ini bukan era kekuasaan brutal. Ini era pelayanan dan tanggung jawab.” Pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan
Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027
WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027
Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan
Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!
Melalui Bimtek, Pokir DPRD Ambon Diharapkan Sinkron untuk Pembangunan Kota
FPTI Ambon Mulai Petakan Kekuatan Atlet Panjat, Kejurkot 2026 Jadi Gerbang Menuju POPMAL
Warga Wara Adukan RT ke DPRD Kota Ambon, Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dinilai Pemerintahan Keluarga

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:13 WIT

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 November 2026 - 17:56 WIT

Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027

Senin, 16 November 2026 - 16:06 WIT

Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:52 WIT

Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!

Sabtu, 14 November 2026 - 11:07 WIT

Melalui Bimtek, Pokir DPRD Ambon Diharapkan Sinkron untuk Pembangunan Kota

Berita Terbaru

AMBON

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 Nov 2026 - 18:13 WIT