Ambon, GardaMaluku.com– Proyek rehabilitasi dan renovasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Iha Kulur, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang dikerjakan oleh CV. Basudara di bawah Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menuai sorotan tajam, Senin (20/10).
Warga setempat menilai pekerjaan proyek tersebut dikerjakan asal-asalan. Material yang digunakan, khususnya pada bagian kap bangunan sekolah, terlihat keropos dan sudah dipenuhi rayap, padahal proyek ini dibiayai dari anggaran negara miliaran rupiah.
Warga negeri Iha Kulur, Ali Achmad, secara lantang menyampaikan kekesalannya terhadap kualitas pekerjaan tersebut. Ia menilai kontraktor pelaksana telah mengabaikan tanggung jawab moral dan profesional dalam melaksanakan proyek pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kontraktor yang tangani pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah Madrasah Tsanawiyah Iha Kulur, coba lia kondisi kayu-kayu kap bangunan itu. Kalo su tidak layak lai, jang pake akang lai. Pemerintah kasih uang itu supaya biking perbaikan sebagaimana mestinya. Jang karja kalabor, nanti blom apa-apa lai bangunan su ancor ulang,” ujar Ali Achmad geram.
Berdasarkan data di lapangan, proyek ini merupakan bagian dari kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PTHC Provinsi Maluku 2, dengan nilai kontrak Rp 11.501.850.873,07, jangka waktu 150 hari kalender, dan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2025. Proyek ini mencakup sembilan lokasi madrasah di wilayah Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur, salah satunya MTs Muhammadiyah Kulur.
Koordinator Jaringan Aspirasi Masyarakat Seram, Taufik Rahman Saleh, menanggapi laporan warga dengan keras. Ia menilai penggunaan material tidak layak menandakan lemahnya pengawasan dan adanya indikasi penyimpangan teknis.
“Kami minta aparat penegak hukum segera audit dan bertindak tegas. Jangan tunggu sampai masyarakat dirugikan. Ini proyek pendidikan, bukan proyek main-main. Negara sudah keluarkan uang besar, jadi jangan sampai dikerjakan asal-asalan,” tegas Taufik.
Sorotan juga datang dari Rumah Inspirasi dan Literasi melalui M. Fachrul, yang menyesalkan dan mengutuk keras tindakan kontraktor dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menyebut tindakan itu tidak hanya melanggar etika kerja, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami menyesali dan mengutuk keras perusahaan kontraktor yang bekerja tanpa tanggung jawab. Ini penghianatan terhadap amanah rakyat. Pemerintah sudah siapkan anggaran besar untuk pendidikan, tapi di lapangan malah dikerjakan seperti ini. Ini perbuatan memalukan,” ujar Fachrul.
Ia mendesak agar proyek tersebut segera dievaluasi total, baik secara teknis maupun administratif. Fachrul juga meminta aparat penegak hukum segera bertindak untuk mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Kalau ada unsur kesengajaan atau manipulasi material, maka harus ada tindakan tegas. Jangan biarkan kontraktor nakal seenaknya mengeruk keuntungan dari uang negara,” tambahnya.
Warga berharap, pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan untuk memeriksa kualitas pekerjaan dan memastikan tidak ada lagi proyek pendidikan yang dikerjakan asal jadi. Mereka menilai, jika hal ini dibiarkan, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat dan generasi muda yang berhak atas fasilitas pendidikan yang layak dan aman.***
