Terbukti PF Abaikan Telaah Kabag Ekokesra, Ngotot Cairkan Rp.1 Miliyar Untuk PT. Tanimbar Energi

- Redaksi

Sabtu, 14 Februari 2026 - 10:51 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🤝 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0;
brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 34;

i

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 34;

GardaMaluku.com : AMBON,- Dari sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi, PT. Tanimbar Energi yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Negeri Ambon muncul keterangan saksi yang semakin memberatkan ketiga terdakwa, Petrus Fatlalon (Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Johana Joice Lololuan, Mantan Dirut PT. Tanimbar Energi dan Karel F.G.B. Lusnarnera, Direktur Keuangan.

Kali ini saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), mantan Kepala Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kabag Ekokesra) Ucok Poltak Hutajulun, dan dua orang saksi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam keterangannya saksi Ucok menjelaskan kalau dirinya pernah mengeluarkan telaah yang ditujukan kepada Bupati (Petrus Fatlalon. red) untuk tidak mencairkan dana penyertaan modal di tahun 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alasan saksi, untuk tidakmmencairt anggaran, karena berdasarkan permintaan dari PT. Tanimbar Energi adalah untuk membayar tunggakan gaji pegawai, sementara sesuai dengan peraturan Dana Penyertaan Modal tidak bisa dipakai untuk pembayaran gaji.

Sayangnya, telaah tersebut menurut saksi sama sekali diabaikan oleh Bupati. Bahkan dirinya pernah menyampaikan secara lisan kepada ketiga terdakwa ketika dipanggil di kediaman rumah jabatan bupati.

Untuk memperkuat keterangan saksi, JPU menunjukan bukti surat telaah yang dibuat staf Ekokesra dihadapan Majelis Hakim dan disaksikan Penasehat Hukum terdakwa bersama saksi.

Setelah melihat surat telaah tersebut, baik Penasehat Hukum maupun terdakwa tidak menyanggah keabsahan surat dimaksud.

Sementara itu, dua saksi lainnya, Daniel Fanumby dan Suzi Siwabessy pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerangkan setiap pencairan dana penyertaan modal wajib berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut kedua saksi mekanisme pencairan anggaran tidak dilakukan diluar mekanisme anggaran yang sah, karena APBD merupakan dasar hukum utama dalam setiap pengeluaran Keuangan daerah.

Keterangan pada sidang kemarin, semakin memperjelas dugaan tindak pidana korupsi atas penyertaan modal PT. Tanimbar Energi yang bukan semata berada pada pelaksanaan, tetapi mulai dari proses perencanaan, penetapan peran serta kepatuhan kepada dokumen anggaran.

JPU Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, berkomitmen untuk terus menghadirkan fakta hukum yang objektif di persidangan. Setiap tahapan pembuktian dilaksanakan, sesuai koridor hukum, demi memastikan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. (Atick)

Follow WhatsApp Channel gardamaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan
Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027
WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027
Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan
Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!
Melalui Bimtek, Pokir DPRD Ambon Diharapkan Sinkron untuk Pembangunan Kota
FPTI Ambon Mulai Petakan Kekuatan Atlet Panjat, Kejurkot 2026 Jadi Gerbang Menuju POPMAL
Warga Wara Adukan RT ke DPRD Kota Ambon, Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dinilai Pemerintahan Keluarga

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:13 WIT

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 November 2026 - 17:56 WIT

Walikota Bodewin Warning OPD, SPJ Terlambat Bisa Berdampak pada Anggaran 2027

Senin, 16 November 2026 - 16:58 WIT

WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027

Senin, 16 November 2026 - 16:06 WIT

Walikota Minta Camat hingga Lurah Merespons Tiga Prestasi Dinas Kesehatan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:52 WIT

Dugaan Fee 10 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di SBB Mencuat, Nama Orang Dekat Bupati Diduga Main Sistem Rantai Terputus: Kejaksaan Diminta Turun Tangan!

Berita Terbaru

AMBON

30 Lansia BKL Elim Dusun Seri Diwisudakan

Senin, 16 Nov 2026 - 18:13 WIT

AMBON

WaliKota Minta OPD Siapkan Dokumen Perencanaan APBD 2027

Senin, 16 Nov 2026 - 16:58 WIT