Ambon, GardaMaluku.com– Di tengah gelombang efisiensi anggaran yang melanda berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Maluku, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku justru tampil sebagai teladan.
Dengan strategi inovatif, kolaboratif, dan proaktif, dinas ini berhasil menjaga performa dan terus mendorong geliat sektor pariwisata, selaras dengan semangat Sapta Cita Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa – Wakil Gubernur AH. Abdullah Vanath.
Menghadapi tantangan fiskal yang tak mudah, Dinas Pariwisata tak memilih jalan pasif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di bawah kepemimpinan Jais Elly, dinas ini menggencarkan pendekatan strategis ke berbagai mitra potensial, termasuk sektor swasta, BUMN, dan BUMD.
Hasilnya, berbagai program pengembangan amenitas dan infrastruktur dasar pariwisata tetap berjalan melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan strategis.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, kami melakukan berbagai pendekatan ke pelaku usaha dan BUMN/BUMD untuk mengalokasikan dana CSR mereka demi mendukung fasilitas pariwisata. Ini bagian dari solusi inovatif yang kami dorong,” ujar Jais Elly kepada wartawan saat diwawancarai.
Langkah ini terbukti memberikan dampak nyata. Hingga semester pertama 2025, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai Rp342.254.000 atau sekitar 33,88% dari target tahunan.
Angka ini menunjukkan bahwa terobosan kreatif dan sinergis yang dilakukan bukan hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan fiskal daerah.
Tidak berhenti di situ, Dinas Pariwisata terus menggulirkan berbagai program strategis, mulai dari peningkatan kapasitas SDM pariwisata, promosi digital, hingga revitalisasi destinasi wisata unggulan yang menjadi kewenangan provinsi.
Kolaborasi aktif dengan pelaku ekonomi kreatif, komunitas lokal, dan stakeholder lintas sektor menjadi bagian dari strategi jangka panjang membangun ekosistem pariwisata Maluku yang tangguh dan berdaya saing.
“Dinas Pariwisata tidak bisa bekerja sendiri. Kuncinya adalah kemitraan. Kami mengajak semua pihak melihat potensi pariwisata sebagai investasi sosial-ekonomi jangka panjang bagi Maluku,” tambah Elly.
Keberhasilan ini menegaskan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Maluku bukan sekadar pelaksana program, tetapi pionir perubahan—menunjukkan bahwa birokrasi pun bisa lincah, adaptif, dan berorientasi hasil.
Di tengah keterbatasan, mereka justru menyalakan harapan, menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai salah satu OPD yang paling tangguh dalam menjaga performa di masa efisiensi, Dinas Pariwisata menjadi contoh nyata bagaimana semangat Sapta Cita bukan hanya jargon, tapi diwujudkan dalam kerja nyata dan inovasi yang menyentuh akar pembangunan daerah.***
