GardaMaluku.com : AMBON,- Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon kembali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BPBL Ambon, Kamis, (25)06/2026) merupakan salah satu upaya peningkatkan kualitas pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
Kegiatan bermuatan positif dan sepenting ini, dihadiri Perwakilan UPT KKP, Pemerintah Daerah, Akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, media serta pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.
Kepala BPBL Ambon, Manijo S. St. Pi., M. Pi dalam sambutannya menegaskan, transformasi digital dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang semakin berkualitas menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab dengan integritas dan akuntabilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui FKB 2026 ini, BPBL Ambon membuka ruang dialog untuk menerima masukan dan saran dari pengguna layanan guna meningkatkan mutu pelayanan,” ucap Manijo.
Lewat kesempatan tersebut, narasumber BPBL Ambon, Umar Rifai S.Pi memaparkan materinya tentang standar pelayanan yang mencakup layanan pembudidayaan ikan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, konsultasi serta bimbingan teknis hingga penggunaan sarana dan prasarana busidaya.
“Seluruh layanan didukung melalui sistem pelayanan terpadu berbasis elektronik yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang secara cepat dan transparan, jelas Umar Rifai.
Forum diskusi tersebut terlihat begitu interaktif, hal ini dibuktikan dengan berbagai masukan dari peserta setelah mendengar materi yang dijelaskan nara sumber.
Termasuk salah satunya yang disampaikan perwakilan akademisi, mereka berharap adanya peningkatan kolaborasi dalam transfer teknologi budidaya perikanan dan dukungan sarana penelitian mahasiswa.
Sementara itu, peserta dari instansi pemerintah dan lembaga pendidikan turut memberikan masukan kejelasan standar waktu pelayanan, mekanisme kompensasi apabila terjadi keterlambatan pelayanan serta peningkatan informasi terkait Survei Kepuasan Masyarakat.
Menanggapi pelbagai masukan tersebut, pihak BPBL Ambon menyatakan komitmennya untuk terus menyempurnakan standar operasional prosedur, memperkuat transparansi layanan serta meningkatkan kualitas komunikasi kepada pengguna layanan.
BPBL Ambon juga menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Selain itu, BPBL Ambon membuka peluang penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam bidang penilitian, praktik lapangan dan transfer teknologi.
Untuk masyarakat umum BPBL Ambon juga mendukung pelaksanaan wisata edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap sektor perikanan dan kelautan berkelanjutan.
Melalui Forum Konsultasi Publik 2026, BPBL Ambon berharap tercipta sinergi yang lebih kuat anatara penyelenggaraan pelayanan dan masyarakat, sehingga pelayanan publik di bidang perikanan budidaya dapat semakin berkualitas, responsif dan memberikan pelayanan yang nyata bagi masyarakat Maluku. (Atick.T)
