Pemkot Ambon Menunggu Data Bansos Desa/Negeri, Agar Tepat Sasaran.

Ambon, GardaMaluku.com : Dalam mensejahterakan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berupaya untuk terus memberikan yang terbaik warga dengan beberapa kegiatan positif dan melalui 17 program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon.

Walikota Ambon juga senantiasa memperhatikan hal-hal kecil pada tingkat Desa/Negeri/Kelurahan, terkait bantuan-bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya dengan adanya bansos ini, membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kota bahkan pemerintah pusat, dan diharuskan tepat sasaran.

Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Desa/Negeri/Kelurahan, dan masih menunggu data masyarakat yang layak menerima bansos.

Menurutnya, kalau data tersebut sudah ada maka pekerjaan semakin lancar. Hanya memerlukan data tersebut untuk penyaluran bantuan pada tingkat yang terkecil yakni Desa/Negeri/Kelurahan.

“kami masih menunggu data tersebut, supaya tidak pusing lagi dalam mendata kembali masyarakat yang layak mendapatkan bansos,” terangnya.

Walikota berterima kasih kepada Kepada Desa/Negeri/Kelurahan dalam menyajikan data bansos, dan diharapkan memang masyarakat yang membutuhkan.

“Yang saya harapkan yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan sosial. Jangan sampai tidak tepat sasaran dan banyak masyarakat yang mengeluh,” jelasnya.

“Nanti kita cek lagi, jangan sampai pihak Desa/Negeri/Kelurahan juga memberikan kepada keluarga mereka yang tidak membutuhkan dalam hal ini mampu,” lanjutnya.

Walikota Minta Masyarakat Tidak mampu Mendata di Desa Setempat

Diharapkan kepada masyarakat untuk segera melaporkan diri kepada desa setempat kalau memang benar-benar tidak mampu.

“Nama-nama yang nantinya dimasukkan oleh Desa setempat ini yang benar-benar membantu kita untuk penyaluran bantuan dan nantinya akan kami pakai terus. Dengan demikian kalau ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan, segera laporkan nama di desa setempat. Jangan sampai nanti nama tidak ada baru salahkan pemerintah,” jelasnya,

Ditambahkan Walikota, Dalam mengantisipasi kejadian tersebut walikota meminta kepada masyarakat untuk melaporkan nama, jangan salahkan Pemerintah kalau namanya tidak ada.

“karena Desa/Negeri/Kecamatan yang meminta nama tapi masyarakat tidak berikan. Nanti sudah pembagian baru masyarakat marah kepada pemerintah,” tutupnya. ***