Dituding Lakukan Kecurangan PPPK Guru, Dinas Pendidikan Kota Ambon Tunjukkan Data Verifikasi

Ambon, GardaMaluku.com — Dinas Pendidikan Kota Ambon angkat bicara menanggapi dugaan kecurangan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II Tahun 2024. Klarifikasi disampaikan menyusul sejumlah laporan masyarakat yang mencuat usai pengumuman hasil seleksi pada Jumat, 4 Juli 2025.

Sorotan publik terutama tertuju pada tidak lolosnya peserta dari kategori R5, yaitu alumni Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, dalam formasi Guru Kelas SD. Padahal, terdapat 61 alokasi formasi yang tersedia untuk kategori tersebut di Kota Ambon.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, F. Taso, menegaskan bahwa penetapan formasi untuk alumni PPG Prajabatan merupakan kebijakan nasional yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penempatan guru yang tepat sasaran serta mencegah kompetisi yang tidak seimbang antara kelompok pelamar.

“Mapping formasi PPG Prajabatan adalah bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk menempatkan lulusan sesuai kebutuhan guru nasional. Namun kenyataannya, tidak ada satu pun alumni PPG Prajabatan yang lolos dalam formasi Guru Kelas SD untuk Kota Ambon,” jelas Taso dalam konferensi pers, Jumat (11/7/2025).

Sebelumnya, penjelasan serupa telah disampaikan dalam konferensi pers gabungan yang turut dihadiri Kepala BKPSDM Kota Ambon, Steven Dominggus, dan Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, pada Senin (7/7/2025). Dalam pernyataannya, Dominggus menuturkan bahwa peserta dari jalur PPG Prajabatan memang diperbolehkan mengikuti seleksi karena adanya alokasi formasi dari pemerintah pusat. Namun, proses kelulusan tetap mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer.

“Peserta PPG diperbolehkan mengikuti seleksi karena ada formasi dari pemerintah pusat. Namun, penentuan kuota kelulusan tetap memprioritaskan tenaga honorer yang telah terdaftar di Dapodik minimal dua tahun,” ujar Dominggus.

Di tengah mencuatnya isu tersebut, Dinas Pendidikan juga menerima laporan terkait peserta dari kategori R4 yang diduga tidak memenuhi syarat masa kerja atau tidak tercatat dalam Data GTK. Menanggapi itu, Taso menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap seluruh data peserta dan memastikan sejumlah nama yang dipersoalkan sebenarnya telah tercatat resmi dalam sistem Dapodik sejak 2021 hingga 2022.

Beberapa nama yang telah diverifikasi, antara lain Margani Samuel dari SD Negeri 2 Rumah Tiga, Alfonsina Florence Amboki dari SD Negeri 4 Rumah Tiga, dan Lukas J.K. Batmomolin dari SD Negeri 3 Tomalima Passo. Ketiganya memiliki Surat Keputusan (SK) penempatan dari kepala sekolah yang membuktikan masa kerja mereka sesuai ketentuan.

Selain itu, dugaan bahwa 17 peserta dari kategori R4 lolos seleksi meski belum cukup satu tahun masa kerja juga dibantah Dinas Pendidikan. Berdasarkan data internal, nama-nama yang dimaksud seperti Yeska Loupatty, Windi Chostantinus, dan Wiwin, telah aktif mengajar sejak awal 2021 dan tercatat di lebih dari satu sekolah.

Taso menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai regulasi pusat. Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Ambon menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan rekrutmen ASN.

“Kami memahami keresahan yang muncul di tengah masyarakat, namun seluruh proses seleksi telah berjalan sesuai regulasi pusat. Prinsip kami adalah keterbukaan dan akuntabilitas demi kemajuan dunia pendidikan,” tutup Taso.***