DPRD Ambon Setujui APBD Perubahan 2026 Rp.1,19T

Ambon, GardaMaluku.com : Bunyi Palu 3x tandanya rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon tahun 2026 resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon.

Keputusan tersebut disampaikan pada Masa persidangan I tahun sidang 2026-2027 dalam rangka penyampaian pendapatan akhir fraksi-fraksi DPRD kota Ambon dan persetujuan penetapan Peraturan Pemerintah Daerah (Ranperda) kota Ambon, tentang Perubahan APBD kota Ambon tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah kota Ambon, Jumat (25/09/2026).

Melalui Paripurna tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hadianto Junaidi mewakili 9 Fraksi dalam membacakan pendapatan akhir fraksi-fraksi.

Kesembilan fraksi yakni PDI Perjuangan,Demokrat,Gerindra, Hanura, PKS, Golkar , Perindo, Keadilan Amanat Nasional, Nasdem, PKB.

Mewakili fraksi menekankan beberapa poin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, peningkatan pelayanan, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD, pajak, dan retribusi.

Proyeksi pendapatan daerah Kota Ambon sebesar Rp1,19 triliun yang berarti naik Rp64,29 miliar atau 5,71 persen, dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1,12 triliun.

Peningkatan tersebut lantaran kenaikan PAD yang di andil oleh peningkatan pajak yakni Rp 179,41M, dari sebelumnya Rp 173,27M.

Sedangkan, lanjut Hadianto, retribusi daerah mengalami penurunan. Yang awalnya sebesar Rp 21,86M menjadi Rp 30,93M.

Dilanjutkannya, untuk pengeluaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp1,33T, mengalami peningkatan Rp 39,60M atau 3,06 persen. Dengan demikian, APBD Perubahan 2026 mengalami defisit sebesar Rp141,87M.

Tidak hanya itu, WaliKota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD 2026.

Walikota menambahkan, meskipun berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, proses pembahasan dilakukan secara detail dan berjalan dengan baik.

Walikota menambahkan, persetujuan seluruh fraksi menunjukkan konsolidasi dan kemitraan antara Pemkot Ambon dan DPRD tetap berjalan dengan baik.

“Kerja keras dan keseriusan pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Badan Anggaran dalam menyelesaikan proses ini menunjukkan bahwa konsolidasi dan kemitraan antara Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD tetap berjalan,” jelasnya.

Walikota menyebut, Perubahan APBD 2026 akan menjadi dasar Pemerintah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada sisa tahun anggaran 2026.

Walikota berharap, melalui perubahan  APBD ini dapat mendukung kebijakan pembangunan, mengantisipasi gejolak perekonomian, menekan inflasi daerah, serta merespons dampak perubahan iklim.

Bodewin mengatakan, Pemkot Ambon akan memfokuskan pelaksanaan APBD pada periode akhir tahun anggaran.

“Terutama untuk meningkatkan realisasi pendapatan serta memenuhi mandatory spending, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat,” tutupnya.***