PC IMM SBB: Kinerja Fiskal Pemkab SBB Layak Diapresiasi, Hak ASN hingga PPPK Terjamin

GardaMaluku.com, Piru: Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Seram Bagian Barat (PC IMM SBB) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) atas kinerja pengelolaan fiskal daerah yang dinilai mampu menjamin pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga paruh waktu, serta kewajiban daerah lainnya hingga akhir tahun 2026, Minggu (23/08).

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penjelasan Kepala Inspektorat Kabupaten SBB, Indra Maruapey, yang menyatakan kondisi fiskal dan keuangan daerah masih berada dalam keadaan sehat dan terkendali setelah memperhitungkan posisi kas daerah serta seluruh kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan.

PC IMM SBB menilai kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja dan kewajiban daerah merupakan indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi sejumlah daerah di Provinsi Maluku.

“Berdasarkan informasi yang disampaikan Inspektorat, kami melihat Pemerintah Kabupaten SBB masih memiliki kemampuan fiskal yang baik untuk menjamin hak-hak ASN, PPPK maupun tenaga paruh waktu hingga akhir tahun 2026. Kondisi ini tentu layak diapresiasi karena menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang terukur dan bertanggung jawab,” ujar PC IMM SBB.

Menurut IMM, kepastian pembayaran hak-hak aparatur sangat penting dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memperoleh kepastian terhadap haknya akan lebih fokus dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Inspektorat, Pemerintah Kabupaten SBB telah menyelesaikan pembayaran kewajiban TPP ASN untuk November dan Desember 2025. Sementara untuk tahun anggaran 2026, alokasi TPP telah tersedia hingga Desember dan pembayarannya telah berjalan sampai Juni 2026.

Selain itu, alokasi anggaran pembayaran gaji PPPK dan tenaga paruh waktu juga telah tersedia hingga akhir tahun anggaran. Ketersediaan anggaran tersebut menunjukkan bahwa kewajiban belanja pegawai telah direncanakan secara matang dalam struktur APBD Kabupaten SBB.

PC IMM SBB menilai capaian tersebut menjadi kabar positif bagi aparatur pemerintah daerah sekaligus masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang optimal.

“TPP ASN, gaji PPPK dan tenaga paruh waktu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Ketika pemerintah daerah mampu menjamin pembayaran hak-hak tersebut secara berkelanjutan, maka itu menunjukkan adanya stabilitas fiskal yang perlu dipertahankan,” kata IMM.

Selain aspek belanja pegawai, IMM juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten SBB dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga yang selama bertahun-tahun menjadi beban keuangan daerah.

Berdasarkan keterangan Inspektorat, akumulasi utang pihak ketiga yang pernah mencapai sekitar Rp75 miliar kini telah berkurang secara signifikan setelah dilakukan penyelesaian secara bertahap pada beberapa periode pemerintahan.

Menurut IMM, upaya penyelesaian kewajiban tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kesehatan fiskal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

PC IMM SBB juga memberikan apresiasi kepada Bupati Seram Bagian Barat, Ir. Asri Arman, yang terus berkomitmen melanjutkan penyelesaian kewajiban daerah sekaligus menjaga keberlangsungan program pemerintahan dan pelayanan publik.

“Komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban yang masih tersisa sekaligus tetap menjaga pembayaran hak-hak aparatur merupakan langkah yang positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar IMM.

Lebih lanjut, IMM menilai informasi mengenai tersedianya ruang fiskal yang masih cukup setelah seluruh kewajiban diperhitungkan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Organisasi mahasiswa tersebut mendorong agar Pemerintah Kabupaten SBB bersama DPRD dapat memperkuat kolaborasi dalam merancang program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kondisi fiskal yang sehat harus menjadi modal untuk menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Karena itu kami berharap ruang fiskal yang tersedia dapat diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas IMM.

Meski memberikan apresiasi, PC IMM SBB menegaskan pentingnya menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut IMM, kesehatan fiskal yang dimiliki daerah harus terus dijaga melalui tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, serta keterbukaan informasi kepada publik.

Dengan kondisi fiskal yang dinilai sehat hingga akhir tahun 2026, PC IMM SBB optimistis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat agenda pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Saka Mese Nusa.***