Ambon, GardaMaluku.com— Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk membuka secara transparan data penyerapan tenaga kerja, khususnya dari kalangan pemuda, yang disebut-sebut telah mencapai belasan ribu orang sejak Gubernur Hendrik Lewerissa dilantik awal tahun ini.
Permintaan ini disampaikan setelah pernyataan Gubernur dalam sebuah podcast bersama LPP RRI pada 30 Juni 2025 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyerap Belasan Ribu tenaga kerja sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penguatan ekonomi pascapandemi.
Namun hingga kini, belum ada publikasi resmi mengenai rincian jumlah tenaga kerja yang dimaksud, termasuk sejauh mana pemuda Maluku terlibat dalam proses tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Bidang Potensi Kepemudaan DPD KNPI Maluku, Sadam Bugis, Selasa (01/06) menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, transparansi bukan hanya soal akuntabilitas, tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara pemerintah dan generasi muda.
“Kami berharap ada kejelasan terkait klaim penyerapan tenaga kerja, terutama dari kalangan pemuda. Ini bukan untuk mengkritik, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan benar-benar menyentuh kelompok yang selama ini kerap menjadi korban tingginya angka pengangguran,” ujarnya.
Sadam mengingatkan bahwa pemuda Maluku memiliki potensi besar yang harus diberdayakan secara nyata dan terukur.
Oleh karena itu, setiap klaim keberhasilan pembangunan, apalagi yang menyangkut lapangan kerja, idealnya disertai dengan data yang dapat diverifikasi publik.
“Kami ingin tahu: di sektor apa saja tenaga kerja terserap? Melalui program apa? Berapa persen yang berasal dari kelompok usia muda? Ini hal mendasar agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran narasi,” lanjutnya.
KNPI juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan pemuda di Maluku, khususnya di Kota Ambon, yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Mereka berharap agar keberpihakan terhadap pemuda dapat tercermin bukan hanya dalam pidato dan pernyataan, tetapi juga dalam langkah konkret dan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Jika pemerintah memang serius mendorong peran pemuda dalam pembangunan, maka hal itu harus dibuktikan secara nyata — bukan hanya lewat retorika, tetapi melalui keterlibatan langsung dan data yang transparan,” tambah Sadam.
Sadam mengingatkan pentingnya mencegah kondisi bonus demografi berubah menjadi tekanan sosial, akibat minimnya akses terhadap pekerjaan bagi generasi muda.
“Seperti yang sering Ketua KNPI kami, Bung Arman Kalean sampaikan; Jangan sampai bonus demografi justru berubah menjadi bumerang demografi. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan sejauh mana pemuda Maluku dilibatkan dalam sektor ketenagakerjaan,” tegasnya.
KNPI Maluku secara resmi mendorong Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Gubernur dan jajarannya, untuk menyampaikan klarifikasi serta mempublikasikan data penyerapan tenaga kerja secara terbuka melalui saluran informasi publik yang sah.
Harapannya, generasi muda dapat mengetahui dan mengakses peluang kerja yang tersedia secara adil dan merata.
“Pemuda Maluku punya hak untuk tahu dan dilibatkan. Keterbukaan informasi bukan semata-mata etika pemerintahan yang baik, tapi juga amanat konstitusi dan wujud tanggung jawab sosial kepada rakyat,” tutup Sadam.
Sebagai informasi, dalam podcast yang disiarkan 30 Juni 2025, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan bahwa sejak dirinya dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath resmi menjabat, pemerintah telah mendorong sektor ekonomi dan lapangan kerja secara intensif. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang merinci jumlah tenaga kerja terserap, khususnya dari kelompok pemuda. ***
