Reses Bukan Formalitas, Nurlina dan La Putu Kawal Langsung Aspirasi Masyarakat

Taliabu, GardaMaluku.com– Dalam masa reses sidang ke-II DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Anggota DPRD Wa Ode Nurlina A.Md.Keb melakukan kunjungan kerja ke tiga kecamatan guna menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini dihadapkan pada berbagai persoalan klasik. Mulai dari infrastruktur yang minim, kualitas pendidikan yang stagnan, hingga tata kelola bantuan sosial yang tidak optimal, seluruh keluhan itu kembali mengemuka dalam pertemuan langsung bersama warga.

Menariknya, dalam sejumlah agenda reses tersebut, Nurlina turut didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi PKS, H. La Putu, S.Pi, yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan V.

Keduanya secara aktif berdialog dan mendengarkan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Agenda reses berlangsung sejak 9 hingga 29 Mei 2025 dan mencakup tiga titik utama: Desa Pancuran (Kecamatan Taliabu Barat), Desa Bapenu (Taliabu Selatan), serta Desa Wai Kadai (Taliabu Timur Selatan).

Sorotan Permasalahan Infrastruktur dan Sosial

Dalam catatan resesnya, Wa Ode Nurlina menyoroti kondisi jembatan gantung penghubung antara Desa Bapenu dan Desa Kilo yang sangat memprihatinkan, hanya menyisakan beberapa papan sebagai akses lintasan. Tak jauh dari lokasi tersebut, warga juga mengusulkan pembangunan pemecah ombak sepanjang 100 meter di sekitar sekolah SMP dan SMA yang terancam abrasi.

“Di Desa Bapenu, kami turun bersama Komisi I DPRD Provinsi. Mereka akan mengawal aspirasi warga yang berkaitan dengan kewenangan provinsi, seperti pembangunan jalan tani, pemecah ombak, dan jembatan penghubung,” ujar Nurlina dalam keterangannya, Minggu, 1 Juni 2025.

Nurlina juga menyampaikan adanya keterlambatan penyelesaian ganti rugi lahan di Desa Nggoli sejak 2022. “Terdapat delapan warga yang terdampak dan belum menerima kompensasi. Ini akan kami dorong bersama komisi terkait yang bermitra dengan Dinas PUPR,” jelasnya.

Krisis Pendidikan: Kekurangan Guru hingga Dugaan Manipulasi Dapodik

Masalah pendidikan menjadi isu sentral yang berulang di ketiga desa. Di antaranya kekurangan guru SD dan ketiadaan guru Matematika dan Bahasa Inggris di tingkat SMP.

Permasalahan pembayaran Dana Tunjangan Daerah Khusus (Dacil) juga mencuat, dengan dugaan adanya manipulasi data Dapodik.

“Beberapa guru yang tidak aktif mengajar justru terdaftar sebagai penerima Dacil, sementara guru yang benar-benar aktif justru tidak menerima. Bahkan, muncul laporan adanya pungutan antara Rp3,5 juta hingga Rp10 juta untuk mencairkan dana tersebut,” ungkap Nurlina.

Di Desa Pancuran, masyarakat juga meminta pergantian kepala sekolah SMK dan SMP yang dinilai lalai dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk dalam optimalisasi program keahlian lokal seperti perikanan.

Aspirasi Ekonomi dan Kesejahteraan: UMKM, Pertanian, dan Kesehatan

Kelompok pemuda di Desa Wai Kadai menyuarakan kebutuhan akan pelatihan teknis, seperti perbengkelan, untuk mendukung pengembangan usaha mandiri. Di sektor pertanian, petani kopra mengeluhkan keterbatasan akses terhadap pestisida, pupuk, bibit, dan alat pertanian seperti mesin pemotong rumput.

Adapun di sektor kesehatan, masyarakat di sejumlah desa meminta pembangunan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu), penambahan tenaga medis, serta penguatan layanan dasar seperti listrik dan jaringan internet. Keluhan mengenai buruknya kondisi jalan desa juga disampaikan, termasuk tuntutan pergantian kepala desa yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan warga.

Komitmen Pengawalan Aspirasi

Nurlina menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tidak hanya akan dicatat, tetapi juga diperjuangkan melalui forum resmi DPRD. “Ini bukan sekadar daftar masalah. Ini mandat politik dari rakyat yang harus kami kawal hingga terealisasi dalam bentuk kebijakan nyata,” tegasnya.

Komitmen serupa juga dinyatakan oleh H. La Putu, yang menekankan pentingnya sinergi antara DPRD kabupaten dan provinsi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan strategis, khususnya yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten.

Rangkuman Aspirasi Reses

• Desa Bapenu, Taliabu Selatan:

1. Renovasi jembatan penghubung Bapenu–Kilo.
2. Pembangunan pemecah ombak sepanjang 100 meter.
3. Transparansi informasi terkait kuota pendidikan.
4. Penyediaan fasilitas PKK (peralatan masak).
5. Tindak lanjut ganti rugi lahan di Desa Nggoli.
6. Permintaan pembangunan TPA untuk Bapenu dan desa sekitar.

• Desa Pancuran, Taliabu Barat:

1. Pembangunan jalan setapak dan lampu jalan tenaga surya.
2. Pembinaan mutu guru SD, SMP, dan SMK.
3. Permintaan pergantian kepala sekolah dan kepala desa.
4. Penuntasan pembayaran Dana Dacil.
5. Praktik pungutan biaya ijazah.
6. Penyediaan perumahan dan sarana penunjang untuk guru.
7. Pembangunan Pustu dan penambahan wilayah kampung.

• Desa Wai Kadai, Taliabu Timur Selatan:

1. Penambahan guru SD dan SMP (khususnya Matematika dan Bahasa Inggris).
2. Pergantian kepala sekolah.
3. Penyediaan alat pertanian dan obat hama.
4. Permintaan pembangunan kantor desa, jalan beraspal, listrik, dan jaringan telekomunikasi.

“Apapun yang dituntut warga, akan kami upayakan untuk direalisasikan,” pungkas Nurlina dalam pesan singkat kepada redaksi.

Ia menambahkan, meskipun keterbatasan anggaran dan isu efisiensi menjadi tantangan utama, perjuangan terhadap aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.***