GardaMaluku.com, Ambon: Tokoh dan Pemerhati di Provinsi Maluku mendesak segera menyiapkan roadmap yang jelas dan terukur bagi PT Maluku Energi Abadi sebagai BUMD yang diproyeksikan menjadi instrumen daerah dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela di Maluku Barat Daya (MBD).
Desakan itu disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik dan Politik Maluku, Drs. Darul Kutni Tuhepaly, Sabtu (05/09).
Mantan anggota DPRD Maluku tersebut menilai momentum pengembangan Blok Masela harus diikuti kesiapan pemerintah daerah, bukan hanya dari sisi kelembagaan BUMD, tetapi juga pembiayaan, sumber daya manusia, tata kelola hingga arah pemanfaatan manfaat ekonomi proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemprov Maluku harus segera memiliki roadmap yang jelas. PT Maluku Energi Abadi jangan hanya dibentuk secara administratif, tetapi harus benar-benar dipersiapkan sebagai kendaraan bisnis daerah untuk mengamankan manfaat PI 10 persen Blok Masela,” kata Tuhepaly.
Menurut pemerhati yang kerap lantang menyuarakan sejumlah persoalan daerah ini menyatakan, keberadaan PT Maluku Energi Abadi merupakan peluang strategis bagi Maluku untuk meningkatkan posisi dalam proyek gas Abadi Masela.
Daerah, kata dia, tidak boleh hanya mengandalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) setelah proyek berproduksi, tetapi harus mampu memperoleh manfaat ekonomi melalui kepemilikan PI.
“Ini kesempatan besar. Maluku harus mendapatkan manfaat yang lebih besar dari sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Karena itu, sejak awal harus dipastikan siapa yang mengelola, bagaimana pembiayaannya, bagaimana pengawasannya dan ke mana manfaat ekonominya diarahkan,” ujarnya.
Tuhepaly mengatakan, tantangan terbesar yang harus segera dijawab adalah pembiayaan PI 10 persen.
Dengan kebutuhan investasi yang besar, pemerintah daerah tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan APBD.
Karena itu, ia meminta Pemprov Maluku mulai membangun skema pembiayaan yang realistis melalui sindikasi perbankan, lembaga pembiayaan, dukungan pemerintah pusat maupun skema carry yang memungkinkan kepentingan daerah tetap terlindungi tanpa menciptakan tekanan fiskal berlebihan.
“Jangan sampai kita mengejar PI 10 persen, tetapi kemudian APBD terbebani utang dalam jumlah besar. Skema pembiayaannya harus dihitung secara profesional dan terbuka sejak awal,” kata Tuhepaly.
Ia juga mendesak agar pengisian jajaran direksi dan manajemen PT Maluku Energi Abadi dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan pertimbangan politik.
Menurut Tuhepaly, perusahaan yang akan berhadapan dengan proyek energi berskala besar membutuhkan sumber daya manusia yang memahami industri migas, investasi, hukum, keuangan dan tata kelola perusahaan.
“BUMD ini jangan dijadikan tempat bagi-bagi jabatan. Kita sedang berbicara tentang PI 10 persen dari proyek strategis dengan nilai ekonomi sangat besar. Direksinya harus orang yang benar-benar profesional dan memiliki rekam jejak yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, Tuhepaly meminta adanya sistem pengawasan yang kuat. PT Maluku Energi Abadi, menurut dia, harus dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejak hari pertama.
Pengawasan DPRD, pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dinilai penting agar BUMD tersebut tidak mengulang persoalan yang pernah terjadi pada sejumlah perusahaan daerah.
“Jangan sampai BUMD ini akhirnya hanya menjadi perusahaan yang punya saham tetapi tidak punya kemampuan mengelola. Kita harus belajar dari pengalaman BUMD lain. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi,” ujarnya.
Tuhepaly juga menilai Pemprov Maluku perlu segera menentukan arah pemanfaatan ekonomi Blok Masela.
Menurutnya, manfaat proyek tidak boleh berhenti pada penerimaan dividen, tetapi harus memiliki efek berganda bagi perekonomian daerah.
Ia mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pemanfaatan gas untuk pengembangan pembangkit listrik, industri pupuk, petrokimia maupun sektor industri lainnya yang dapat dibangun di Maluku.
“Harus ada grand design. Gas Masela mau diarahkan untuk apa? Apakah hanya untuk ekspor, atau sebagian manfaatnya digunakan untuk membangun industri di Maluku. Pemerintah harus punya jawabannya,” katanya.
Di sisi lain, Tuhepaly meminta masyarakat lokal, khususnya masyarakat di wilayah sekitar proyek, menjadi prioritas dalam memperoleh manfaat pembangunan.
Lapangan kerja, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, pertumbuhan UMKM, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat harus masuk dalam desain besar pemanfaatan Blok Masela.
“Jangan sampai proyek besar berjalan, tetapi anak-anak Maluku hanya menjadi penonton. Pemerintah harus menyiapkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi agar tenaga kerja lokal mampu masuk dalam rantai industri migas,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat adat tidak diabaikan. Menurutnya, proyek strategis harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan serta program pemberdayaan masyarakat yang terukur.
Bagi Tuhepaly, ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Maluku untuk mempercepat konsolidasi PT Maluku Energi Abadi.
Setidaknya ada tiga agenda yang menurutnya harus segera dikebut, yakni memastikan manajemen profesional, mengamankan skema pembiayaan PI 10 persen dan menyusun grand design pemanfaatan ekonomi Blok Masela.
“Ini bukan proyek biasa. Ini bisa menjadi salah satu peluang ekonomi terbesar yang datang sekali dalam satu generasi bagi Maluku. Karena itu, jangan sampai kita terlambat menyiapkan instrumennya,” ujar Tuhepaly.
Ia menegaskan, keberhasilan PT Maluku Energi Abadi nantinya tidak semata-mata diukur dari kemampuan perusahaan mendapatkan PI 10 persen, tetapi dari seberapa besar manfaat kepemilikan tersebut mampu dikembalikan kepada masyarakat dan memperkuat perekonomian Maluku.
“PT Maluku Energi Abadi harus menjadi tiket Maluku untuk tidak lagi sekedar menjadi penonton di tanah sendiri. Kalau dikelola profesional, PI 10 persen bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi daerah. Tetapi kalau dikelola asal-asalan, justru bisa berubah menjadi beban. Karena itu, roadmap-nya harus disiapkan sekarang dan Blok Masela harus dikawal sejak awal,” kata Tuhepaly.***
