GardaMaluku.com, Ambon: Bantuan Pangan sebanyak 265.900 kepada penerima manfaat di Provinsi Maluku disalurkan lewat Bulog, Kamis (03/09/2026) di Kantor Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon.
Penyerahan bantuan diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada sejumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), pengemudi ojek online, serta anak yatim piatu di Kota Ambon.
Bantuan pangan di Provinsi Maluku menyasar 265.900 penerima manfaat dengan total kuantum bantuan sebanyak 7.977 ton. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskannya, khusus untuk Kota Ambon, jumlah penerima manfaat mencapai 25.383 orang dengan total bantuan sebanyak 761,49 ton.
Adapun khusus Desa Wayame, penerima manfaat tercatat sebanyak 349 orang dengan total bantuan sekitar 10,47 ton. Sementara itu, di Kecamatan Teluk Ambon terdapat 3.538 penerima manfaat dengan total bantuan sebanyak 106,14 ton.
Ahmad mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
“ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memberikan perhatian dan membantu masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk masyarakat kurang mampu dan kelompok duafa,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat, salah satunya dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
“Kewajiban pemerintah adalah membantu rakyatnya. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan pangan masyarakat,” cetus Zulkifli.
Dikatakannya, pemerintah akan terus mendorong terwujudnya swasembada pangan sebagaimana salah satu agenda pemerintah. Namun, di sisi lain, kenaikan harga gabah juga dapat berdampak terhadap masyarakat yang tidak memproduksi beras sendiri.
“Tidak semua petani, tidak semua yang memproduksi padi. Ada yang membeli. Kalau harganya tinggi, tentu yang tidak punya produksi sendiri menjadi kesulitan,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan dengan alokasi 10 kilogram beras per orang setiap bulan.
Namun, untuk efisiensi distribusi, bantuan untuk tiga bulan tersebut disalurkan sekaligus sebanyak 30 kilogram per penerima manfaat.
“Bantuan itu sebenarnya tetap 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, hanya diberikan sekaligus agar tidak merepotkan dan biaya distribusinya lebih efisien,” ujudnya.
Ia mencontohkan, apabila dalam satu keluarga terdapat dua orang penerima manfaat, maka bantuan yang diterima mencapai 60 kilogram beras.
Dia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai program bantuan sosial lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Ke depan, lanjutnya, apabila koperasi desa telah terbentuk dan berjalan dengan baik, berbagai program bantuan pemerintah diharapkan dapat disalurkan melalui koperasi desa.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengurus berbagai bantuan secara terpisah karena penyalurannya dapat dilakukan melalui kelembagaan desa.
“Bantuan akan disampaikan ke desa melalui kepala desa, baik itu PKH, bantuan pangan maupun bantuan-bantuan pemerintah lainnya,” katanya.
Selain bantuan sosial, koperasi desa juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). ***
