Piru, Gardamaluku.com– Upaya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di bawah kepemimpinan Pj Bupati Achmad Jais Ely dalam membangun infrastruktur tidak main-main. Sejumlah proyek besar telah ditenderkan, termasuk perbaikan ruas Jalan Lintas Huamual dan Buria di kawasan pegunungan Taniwel.
Langkah ini mendapat apresiasi luas karena jalan-jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang bergantung pada kelancaran distribusi hasil bumi dan laut.
Namun, kebijakan pemerintah pusat yang berencana memangkas anggaran infrastruktur demi program ketahanan pangan nasional menimbulkan kekhawatiran. Salah satu dampak yang ditakutkan adalah tertundanya perbaikan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat.
Direktur Rumah Inspirasi dan Literasi, Muhammad Fahrul Kaisuku, menilai kebijakan pemotongan anggaran ini kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan ketahanan pangan itu sendiri. Menurutnya, infrastruktur jalan yang memadai justru menjadi kunci dalam mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi dan subsidi, tetapi juga memastikan hasil pangan dapat diakses oleh masyarakat luas. Jalan yang rusak menghambat distribusi, meningkatkan biaya logistik, dan merugikan petani serta nelayan,” ujar Kaisuku, Selasa (12/2).
Sebelumnya, Pj Bupati SBB, Dr. Achmad Jais Ely, mengumumkan bahwa miliaran rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 telah dialokasikan untuk proyek infrastruktur, termasuk perbaikan Jalan Lintas Huamual dan Buria. Sayangnya, dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran, rencana tersebut berisiko tertunda atau bahkan dibatalkan.
Huamual sendiri merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, serta memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Namun, kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun membuat masyarakat kesulitan dalam mendistribusikan hasil mereka ke pasar yang lebih besar.
Kaisuku menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan seharusnya berjalan seiring, bukan saling mengorbankan.
“Jika pemerintah benar-benar ingin membangun ketahanan pangan yang kuat, maka infrastruktur seperti Jalan Lintas Huamual harus menjadi bagian dari solusi, bukan malah dipinggirkan,” tegasnya.
Di tengah ancaman pemotongan anggaran ini, langkah Pemkab SBB yang tetap berupaya merealisasikan proyek infrastruktur patut diapresiasi.
Masyarakat berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut, sehingga pembangunan jalan yang sudah direncanakan dapat terus berjalan demi meningkatkan kesejahteraan warga dan kelancaran distribusi pangan di daerah.***
