GardaMaluku.com : AMBON,- Rapat pleno Partai Golkar 2026, Minggu, (15/03/2026) yang berlangsung di Kamari Hotel dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku Anos Jeremias, serta diikuti jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.
Pada kesempatan itu, Umar Lessy menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus memberikan kontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah, meski di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah
“Tapi Kita harus memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan di daerah ini. Kondisi fiskal memang kurang begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan itu kita harus lebih kreatif, Ia juga ingin mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah Maluku. mengingat masuknya investasi tidak hanya bergantung pada kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para investor,” tutur Lessy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dimana, sambungnya, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mampu mengakselerasi memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan.
Selain itu, rapat pleno tersebut menyorot pada kondisi Maluku yang masih masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Indonesia. Hal ini dinilai menjadi ironi, mengingat provinsi kepulauan tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
Menurut Golkar, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah, mengingat rencana groundbreaking proyek Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat diketahui telah mendorong pemerintah daerah membentuk tim terpadu guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak.
“Penyelesaian hak masyarakat harus menjadi prioritas agar proyek strategis nasional tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas dia.
Golkar Maluku, sambungnya, juga menyoroti pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14.000 per meter persegi dinilai memprihatinkan dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
“Partai Golkar berharap kehadiran proyek Blok Masela nantinya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku,”tutup Umar Lessy. (Tsy)
