Ambon, CakraNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasar Mardika dari Rp18 miliar menjadi Rp5,2 miliar merupakan langkah realistis, sekaligus mengakui bahwa target tersebut disusun berdasarkan usulan kepala dinas sebelumnya sebelum kondisi riil pasar terpetakan secara menyeluruh.
Gubernur Maluku menekankan, penyesuaian kebijakan harus berpijak pada kondisi faktual di lapangan, dengan prioritas utama pada pemulihan aktivitas perdagangan dan perlindungan pelaku usaha di pasar.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku, Dr. Ahmad Jais Elly, menyatakan target PAD sebesar Rp5,2 miliar telah ditetapkan dalam APBD sebelum dirinya menjabat, sehingga menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan pendekatan yang lebih realistis dan terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Target Rp5,2 miliar itu sudah ditetapkan dalam APBD berdasarkan perencanaan sebelumnya. Tapi harus dilihat kondisi riil di lapangan, ini bukan sekadar angka,” ujarnya kepada wartawan di Lantai II Pasar Mardika Ambon, Kamis (26/03/2026).
Elly menjelaskan, capaian PAD sangat bergantung pada jumlah pedagang aktif di dalam pasar. Saat ini, tingkat hunian masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menopang target pendapatan daerah.
Menurutnya, sedikitnya dibutuhkan sekitar 1.000 pedagang aktif agar target PAD dapat tercapai. Namun hingga kini, jumlah pedagang yang beroperasi di dalam pasar baru sekitar 150 orang.
“Kalau belum ada 1.000 pedagang di dalam pasar, jangan berharap PAD bisa tercapai. Ini hitungannya jelas,” tegasnya.
Selain itu, kondisi awal saat dirinya mulai menjabat juga menunjukkan tekanan terhadap pendapatan daerah. Hingga Januari, realisasi PAD tercatat mengalami defisit sekitar Rp900 juta.
Menghadapi situasi tersebut, Gubernur Maluku mengarahkan agar Disperindag tidak semata-mata berorientasi pada target angka, melainkan melakukan pembenahan menyeluruh sebagai fondasi peningkatan PAD ke depan.
Sejalan dengan arahan itu, Disperindag kini memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan kenyamanan pedagang sebagai langkah awal pemulihan.
“Kalau pedagang belum nyaman, bagaimana mau bayar retribusi? Jadi kami utamakan dulu pelayanan publik, nanti PAD akan mengikuti,” kata Elly.
Pembenahan yang dilakukan meliputi penguatan sistem keamanan untuk mencegah pencurian, penanganan sampah, serta penataan kawasan pasar agar lebih tertib dan representatif bagi aktivitas perdagangan.
Selain itu, Disperindag juga memperkuat komunikasi langsung dengan pedagang guna memahami kebutuhan mereka, termasuk membuka peluang pemberian stimulus agar pedagang kembali berjualan di dalam pasar.
Elly menegaskan, kepercayaan pedagang menjadi kunci utama dalam mendorong pemulihan Pasar Mardika sekaligus peningkatan PAD daerah.
“Pedagang harus merasa aman dan nyaman dulu. Kalau itu tercapai, mereka pasti masuk dan PAD akan mengalir dengan sendirinya,” ujarnya.
Pemprov Maluku optimistis, melalui pembenahan berbasis kondisi riil dan evaluasi terhadap perencanaan sebelumnya, Pasar Mardika dapat kembali menjadi pusat perdagangan yang produktif serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah secara bertahap dan berkelanjutan.
